Pemprov DKI Soal Banjir Underpass Kemayoran: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Merdeka.com - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengatakan, Underpass Kemayoran yang hingga saat ini tergenang akibat hujan tanggung jawab pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat.
"Iya betul, Underpass Kemayoran berada di bawah pusat, tepatnya Sekretariat Negara (Setneg), seperti kawasan GBK (Gelora Bung Karno)," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi saat dihubungi ANTARA, Sabtu (25/1).
Alasan Underpass Kemayoran berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat karena sebelumnya kawasan itu merupakan landasan terbang pesawat sebelum berpindah ke Bandara Soekarno Hatta.
Meski berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, Dudi mengatakan Provinsi DKI Jakarta turut membantu pemompaan air yang tergenang di Underpass Kemayoran itu.
"Iya kalau enggak salah ada dua atau tiga unit dari SDA, ada juga dari dinas Gulkarmat ya, terus dari Pemerintah Pusat juga turunkan unit untuk pemompaan. Jadi, sama-sama berusaha menanggulangi kawasan yang tergenang itu," jelas Dudi.
Sebelumnya, hingga Sabtu siang ketinggian air di Underpass Kemayoran masih setinggi lima meter.
"Airnya masih lima meter," kata Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Sektor Kemayoran, Unggul Wibowo kepada wartawan di lokasi.
Oleh karena itu, hingga saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas karena jalur Underpass Kemayoran masih belum bisa dilalui oleh kendaraan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah pengendara motor yang mengeluh karena menabrak benton di Flyover Kemayoran.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan korban tawuran DDS yang tangannya putus di Flyover Pasar Rebo merupakan pelaku tawuran.
Baca SelengkapnyaKorban masih menjalani perawatan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korban dibawa ke RSUD Mampang Prapatan untuk pengobatan lebih lanjut
Baca SelengkapnyaSumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaSaat sampai di perlintasan sebidang Cikadupateh, para petugas dan relawan yang berjaga dengan sigap menghentikan truk pemadam kebakaran tersebut.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnya