Follow
Pemprov DKI siapkan aplikasi KPI untuk awasi kinerja PNS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sedang menyiapkan aplikasi berbasis internet yang diberi nama KPI (Key Performance Indikator). Aplikasi ini dibuat untuk mengukur kinerja PNS di Pemprov DKI Jakarta.
"Sekarang kita mau ada KPI (Key Performance Indikator) yang lebih terukur jadi semua lurah, camat dan PNS bisa saling menilai kinerja sesama PNS," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10).
Menurut Ahok, aplikasi ini hanya bisa diakses oleh sesama PNS di Jakarta. Selain untuk mengukur kinerja sesama PNS, aplikasi ini juga bisa melihat siapa saja pejabat DKI Jakarta yang memiliki rapor merah.
"Nanti ketahuan rapor merahnya siapa. Pejabat mana yang gak ikut bagian. Karena setiap proyek itukan semua SKPD kelihat. Nanti rapor merahnya kelihatan," ucap Ahok.
Sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menyiapkan dan mematangkan aplikasi ini agar bisa digunakan oleh semua PNS di Jakarta. Karena saat ini penilain kinerja PNS Jakarta masih menggunakan penilaian manual.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca Selengkapnya
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya
Pemilu harus tetap pada demokrasi dan tidak terpengaruh sebab rasa takut terhadap sesuatu.
Baca Selengkapnya
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan, jika partainya sudah memerintahkan sebanyak 1,6 juta
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnya