Merdeka.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, menuai pro dan kontra. Banyak pihak menyayangkan karena pulau buatan itu dinilai masih memiliki sejumlah permasalahan administrasi termasuk payung hukum.

Di acara Halalbihalal bersama Caleg Gerindra DKI Jakarta, Anies sempat menyinggung kembali soal reklamasi. Dia mendefinisikan reklamasi bukanlah sebuah pulau melainkan pantai. Anies mencontohkan seperti Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara dan Ancol

"Dari reklamasi saja, disebutnya pulau reklamasi. Tidak ada pulau. Yang disebut pulau itu adalah daratan yang terbentuk proses alami. Kalau daratan yang dibuat manusia itu namanya pantai, bukan pulau," kata Anies di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, tak sepakat dengan pernyataan Anies yang menyamakan Pulau Reklamasi dengan kawasan daratan Jakarta dengan menyatukan aturan tata ruangnya. Dia menyarankan agar Anies melihat kembali definisi pulau di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

"Pakai kamus Indonesia yang baik, sebetulnya pulau dan pantai itu apa. Jadi jangan deskripsi perorangan. Saya tetap menyatakan bahwa itu pulau," katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Bestari mengatakan, hasil reklamasi di Teluk Jakarta harusnya tetap disebut sebagai pulau karena merupakan sebidang tanah yang terpisah antara air dengan daratan.

"Nanti kita lihat di KBBI, itu definisi pulau itu apa," lanjutnya.

Sebelumnya, Anies memang telah mengubah sejumlah nama Pulau Reklamasi yang sudah terbangun menjadi Pantai Kita, Maju, dan Bersama. Dia menilai, ketiga pulau tersebut sudah menjadi bagian dari daratan Jakarta karena sudah dihubungkan dengan jembatan, sehingga layak disebut sebagai pantai.

Selain itu, aturan terkait tata daratan di Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Aturan daratan reklamasi tidak akan lagi dipisah sebagaimana rencana pemerintahan sebelumnya.

HAK INTERPELASI

Selain itu, Bestari menyatakan dirinya memang ingin agar hak interpelasi dilakukan. Namun, hal itu merupakan sebuah kesepakatan bersama yang sejauh ini belum disetujui oleh semua pihak terkait.

Dia pun menilai percuma untuk mendorong agar fraksi lain setuju untuk diadakannya hak interpelasi. Bestari mengatakan, dia juga tidak berani menyimpulkan sendiri bila IMB terbitan Anies melanggar hukum atau tidak.

"Saya belum berani menyimpulkan itu," tukasnya.

"Dorong (hak interpelasi) pun percuma sekarang ini, orang bentar lagi di sini. Nanti yang baru melanjutkan. Kalau dia (Anies) masih kukuh dengan polanya itu, dia akan juga nanti sangkut di wilayah yang sama di periodisasi yang baru," dia mengakhiri.

Reporter: Ratu Annisa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com