lpsk
Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD memberikan pernyataan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). Dalam kesempatan itu, Mahfud MD sempat diminta Komisi III DPR untuk menjelaskan pernyataannya soal adanya 'kerajaan Ferdy Sambo'. Dia mengibaratkan Ferdy Sambo seperti bintang 5 dalam struktur Polri.
Mahfud menjelaskan, istilah tersebut dilihat dari Psiko-Hierarkis. Di mana ada sejumlah senior di Polri yang mengungkapkan bahwa kekuasaan Ferdy Sambo sangat berpengaruh.
"Disebut oleh senior, terlalu besar dia (Sambo) kekuasaannya. Kadiv Propam menguasai tiga bintang satu, tapi semua bintang satu itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini, hasil penyelidikannya diteruskan apa ndak oleh itu, lalu kalau sudah diselidik pemeriksaannya oleh ini, penghentiannya ini juga. Itu ada usul resmi dan saya akan sampaikan secara resmi," jelas Mahfud.
Atas kekuasaan Sambo di Polri cukup besar, maka Mahfud pun menganalogikan seperti 'Mabes di dalam Mabes'.
"Dia punya bintang dua, tapi sini satu, satu, satu, tiga berarti lima. Dia ilustrasinya itu kan yang terjadi, kalau tidak ada penyelesaian itu kan masih ada skenario tembak menembak. Itu saja kalau saya jawabannya," sambungnya.
Tak hanya Ketua Kompolnas Mahfud MD, rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPR ini juga dihadiri Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo saat menghadiri RDP dengan Komisi III DPR terkait kasus penembakan Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menghadiri RDP dengan Komisi III DPR terkait kasus penembakan Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Mahfud MD berfoto bersama anggota Komisi III DPR selama rapat dengar pendapat terkait kasus penembakan Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
LPSK mengkaji permohonan perlindungan diajukan Mama Yasinta.
Baca SelengkapnyaPengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.
Baca SelengkapnyaPerlindungan diberikan agar para pihak membantu penegakan hukum dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, ancaman maupun intimidasi.
Baca SelengkapnyaSahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.
Baca SelengkapnyaKini, Polresta Kota Pekalongan, Jawa Tengah membuka posko pengaduan kekerasan seksual bagi para santriwati yang pernah menjadi korban.
Baca SelengkapnyaSurat permohonan perlindungan tersebut telah diterima oleh pihak LPSK dan saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaAda tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).
Baca SelengkapnyaAda lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.
Baca SelengkapnyaPermintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.
Baca SelengkapnyaSigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.
Baca SelengkapnyaWacana Kapolda Metro Jaya menjadi pangkat bintang tiga tersebut tidak harus ada proses di DPR terlebih dahulu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi