VIDEO 'Hujan Tak Menghentikan Kami', 100 Ribu Orang Turun ke Jalan Padati Jembatan Sydney untuk Dukung Palestina

Pada Minggu (3/8/2025), aksi protes besar-besaran untuk mendukung Palestina berlangsung di Jembatan Pelabuhan Sydney, setelah Mahkamah Agung New South Wales (NSW) memberikan izin untuk pelaksanaan acara tersebut. Meskipun cuaca hujan deras, puluhan ribu orang tetap berpartisipasi dalam pawai bertajuk Pawai untuk Kemanusiaan, seperti yang dilaporkan oleh BBC pada Senin (4/8). Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster yang ditujukan kepada para politisi, mendesak agar perang di Gaza segera dihentikan.

Dalam aksi tersebut, Julian Assange, pendiri WikiLeaks, hadir bersama sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk anggota parlemen federal Ed Husic dan mantan Perdana Menteri NSW, Bob Carr. Jembatan Pelabuhan Sydney terakhir kali menjadi lokasi aksi massa pada tahun 2023, ketika diadakan pawai World Pride yang dihadiri oleh sekitar 50.000 orang.

Di sisi lain jembatan, ratusan polisi dari satuan anti huru-hara bersiaga untuk mengantisipasi potensi gangguan. "Saya tahu ini terjadi di belahan dunia lain, tapi dampaknya terasa nyata bagi kami di sini," ungkap Alec Beville, seorang ayah yang membandingkan nasib anak-anak di Gaza dengan putranya yang berusia tiga tahun. "Kita harus bisa berbuat lebih banyak dalam bentuk bantuan kemanusiaan."

Peserta lain, Zara Williams, yang membawa bayinya, Avery, menyatakan kritik terhadap lambannya respon pemerintah Australia. "Pemerintah kita belum memberikan sanksi yang layak kepada Israel. Kita tidak bisa berpangku tangan saat warga Gaza dibiarkan kelaparan," tegasnya. Sekitar dua jam setelah pawai dimulai, Kepolisian NSW mengirim pesan teks kepada para peserta, meminta mereka untuk berhenti berjalan ke arah utara dan kembali ke pusat kota dengan tertib. Polisi memperkirakan bahwa sekitar 90.000 orang menghadiri aksi tersebut. Badan Transportasi NSW juga mengimbau masyarakat untuk menghindari pusat kota Sydney, karena aksi ini menyebabkan kemacetan parah dan gangguan besar di jalur transportasi umum.

Aksi ini diprakarsai oleh Palestine Action Group, yang mengajukan izin pawai seminggu sebelumnya sebagai bentuk protes terhadap kekejaman di Gaza. Namun, permohonan tersebut awalnya ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan waktu yang terlalu singkat untuk mempersiapkan pengamanan dan manajemen lalu lintas.

The rain didn’t stop us. A historic march. pic.twitter.com/zExuNAkGx9

— 💧Mary Kostakidis (@MaryKostakidis) August 3, 2025

Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat membiarkan kota Sydney "berada dalam kekacauan" akibat demonstrasi besar di lokasi-lokasi ikonik seperti Jembatan Pelabuhan. Sebagai respons, pihak kepolisian mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung NSW untuk melarang aksi tersebut, namun permohonan itu ditolak oleh Hakim Belinda Rigg. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran mengenai keamanan publik, penyelenggara demonstrasi telah memberikan argumen yang kuat tentang pentingnya aksi ini sebagai respons kemanusiaan terhadap situasi di Gaza. Hakim Rigg kemudian memutuskan untuk menutup Jembatan Pelabuhan Sydney bagi kendaraan dan memberikan izin resmi kepada para demonstran untuk melaksanakan aksi dengan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pelanggaran Ringan.

Keputusan ini menuai kritik dari Dewan Deputi Yahudi NSW, yang menyatakan kekecewaannya terhadap izin yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Di tengah situasi ini, Australia juga menghadapi tekanan internasional untuk segera mengakui negara Palestina. Negara-negara seperti Prancis, Kanada, dan Inggris telah menyatakan rencana untuk mengangkat isu pengakuan Palestina di Sidang Umum PBB yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Dalam wawancara dengan ABC, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa Australia ingin memastikan adanya jaminan keamanan yang berkelanjutan bagi Israel sebelum mengambil langkah untuk mengakui Palestina secara resmi. Ia juga menekankan bahwa keputusan tersebut akan diambil secara mandiri, tanpa adanya tekanan dari negara lain.