Trump Sebut Mantan Dubes Ukraina Menolak Pasang Foto Dirinya di Kantor Kedutaan

Merdeka.com - Sepekan setelah sidang dengar pendapat proses penyelidikan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Trump kemarin pagi menanggapi sidang itu dan menyerang sejumlah saksi dengan mengatakan sejumlah teori konspirasi.

Salah satu saksi yang jadi sasaran Trump adalah Marie Yovanovitch, mantan duta besar AS untuk Ukraine yang pekan lalu bersaksi dia dipecat dari jabatannya karena pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, melancarkan kampanye menjelekkan namanya. Menurut Giuliani, Yovanovitch masih kurang maksimal dalam memerangi korupsi di Ukraina.

Namun Trump justru menyoroti sang dubes dari aspek lain.

"Dia tidak mau memasang foto saya di kedutaan," kata Trump, seperti dilansir laman BBC, Jumat (22/11). "Dia yang memimpin kedutaan. Dia tidak mau pasang foto saya. Butuh waktu satu setengah atau dua tahun untuk akhirnya foto saya dipasang. Dia mengatakan hal buruk tentang saya. Dia tidak mau membela saya dan saya punya hak untuk mengganti dubes."

"Dia itu orangnya Obama. Dia tidak mau memasang foto saya di kedutaan," lanjut Trump. "Peraturan standar, Anda harus memasang foto presiden AS di kedutaan. Dia (Yovanovitch) bukan malaikat, kan?"

Kesalahan Gedung Putih

Memang benar foto presiden sudah menjadi tradisi selalu dipasang di lobi gedung pemerintah, termasuk di ruang pengadilan, bandara, dan kantor kedutaan di luar negeri.

Tapi ternyata semua itu menjadi kesalahan Gedung Putih yang menunda memasang foto Trump di kantor kedutaan AS di Kiev, Ukraina.

Pada September 2017, delapan bulan setelah Trump dilantik, harian the Washington Post melaporkan sejumlah kantor pemerintah masih menunggu foto resmi dari Presiden Trump dari Kantor Percetakan Pemerintah yang menerbitkan foto resmi sang presiden. Pihak Kantor Percetakan mengatakan mereka masih menunggu foto resmi presiden dari Gedung Putih yang mengaku mereka masih dalam proses membuat foto resmi Trump.

"Jika sudah dibuat maka Gedung Putih akan mengirimkan foto resmi itu ke semua instansi pemerintah dan permintaan lainnya," ujar juru bicara Gedung Putih Lindsay E Walters dalam pernyataannya ketika itu.