Gonjang-Ganjing Politik di Pakistan, PM Imran Khan Bubarkan Parlemen

Perdana Menteri Imran Khan membubarkan Majelis Nasional Pakistan dan menyerukan digelarnya pemilu baru. Sebelumnya anggota parlemen berupaya melengserkan Khan di tengah krisis konstitusi dalam beberapa pekan terakhir lewat pemungutan suara.

Pembubaran parlemen ini kian memperkeruh gonjang-ganjing politik di Pakistan setelah Khan, mantan bintang kriket yang menjadi politikus, kehilangan dukungan dari militer dan koalisi partai oposisi.

Sejak kemerdekaan 75 tahun lalu Pakistan kerap diguncang peristiwa kudeta militer dan panggung politik yang gaduh. Namun meski demikian, peristiwa pembubaran parlemen kemarin tetap mengejutkan.

"Peristiwa itu (pembubaran parlemen) tidak pernah dalam sejarah Pakistan," kata Ashtar Ausaf Ali, mantan jaksa agung Pakistan, seperti dilansir laman the New York Times, Minggu (3/4).

Sehari setelah pemungutan suara di parlemen yang sudah hampir pasti melengserkannya, PM Imran Khan mengatakan dia tidak mau menerima hasil pemungutan suara itu dan menyebutnya sebagai bagian dari konspirasi Amerika yang ingin menjatuhkannya.

Anggota parlemen kemudian mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk meloloskan kemauan mereka. Namun para pendukung Khan mengatakan MA tidak berhak ikut campur dalam urusan lembaga parlemen dan kembali menyebut semua ini adalah konspirasi AS untuk menggulingkan Khan.

Di masa kepemimpinan Khan, Pakistan menjauh dari Amerika Serikat dan lebih mendekat dan menjalin kerja sama dengan China dan Rusia.

Pekan lalu sejumlah partai dalam koalisinya mengabaikan Khan sehingga kubu oposisi punya suara mayoritas untuk melengserkannya dari jabatan.

Namun wakil parlemen Qasim Khan Suri, orang dekat Khan menolak pemungutan suara dari parlemen. Dia mengatakan Khan masih sebagai perdana menteri dan punya kekuasaan untuk membubarkan Majelis.

Dalam pidato di televisi kemarin, Khan membenarkan dia sudah memerintahkan lembaga parlemen dibubarkan dan kembali mempertegas klaimnya bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan Amerika dalam konspirasi yang bertujuan menggulingkannya. Meski begitu Khan tidak membeberkan bukti atas klaimnya dan pejabat Amerika sudah membantah tudingan itu.

Khan menyerukan segera digelar pemilu baru untuk mengatasi krisis politik ini. Anggota partai Khan mengatakan pemilu harus dilaksanakan dalam waktu 90 hari.

"Bersiaplah untuk pemilu. Tidak boleh ada kekuatan korup yang memutuskan bagaimana masa depan negara ini," kata Khan.

Keputusan Khan ini mengagetkan pihak oposisi. Pemimpin oposisi Shehbaz Sharif segera menggelar rapat darurat dengan para pemimpin partai untuk menentukan langkah mereka selanjutnya.

"Ini hari yang menyedihkan dalam sejarah Pakistan. Demokrasi yang baru lahir ini sudah dihantam dan dirusak dengan cara yang amat brutal," kata Sharif yang digadang-gadang akan menjadi perdana menteri selanjutnya jika Khan dilengserkan.

Para anggota parlemen dari partai oposisi menolak meninggalkan gedung Majelis Nasional untuk memberi tekanan kepada Mahkamah Agung agar bertindak.

Jelang sidang Mahkamah Agung, Hakim Agung Umar Ata Bandial menyerukan seluruh partai politik menaati undang-undang dan aturan sampai keputusan diumumkan. Kini ada kekhawatiran kubu Khan akan melancarkan unjuk rasa atau kekerasan seperti yang pernah mereka lakukan.

Demi mengantisipasi kemungkinan terburuk, tentara dan polisi dikerahkan sejak Jumat lalu di Islamabad untuk mengamankan gedung pemerintah, termasuk parlemen.

Sebagian besar pengamat konstitusi mengatakan Mahkamah Agung tampaknya akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan kubu Khan.