Sebanyak 4,7 juta lebih orang masuk ke dalam daftar orang miskin paling ekstrem di Asia Tenggara pada 2021, yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Ini membalikkan prestasi yang berhasil dicapai dalam memerangi kemiskinan, seperti disampaikan Bank Pembangunan Asia (ADB) pada Rabu (16/3).
ADB juga mendesak pemerintah menetapkan langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jumlah orang yang termasuk kategori kemiskinan ekstrim - didefinisikan sebagai mereka yang hidup dengan kurang dari USD 1,90 atau sekitar Rp 27.000 per hari - sebanyak 24,3 juta tahun lalu, atau 3,7 persen dari 650 juta populasi kolektif Asia Tenggara, jelas ADB dalam laporannya, dilansir The Straits Times.
Sebelum pandemi, angka kemiskinan ekstrem di Asia Tenggara mengalami penurunan, dengan jumlah 14,9 juta pada 2019, turun dari 18 juta pada 2018 dan 21,2 juta pada 2017.
"Pandemi menyebabkan meluasnya pengangguran, kesenjangan yang memburuk, dan meningkatnya tingkat kemiskinan, khususnya di antara perempuan, pekerja muda, dan lansia di Asia Tenggara," jelas Presiden ADB, Masatsugu Asakawa.
Asakawa mendesak pemerintah meningkatkan sistem kesehatan, memangkas regulasi untuk mendorong daya saing bisnis, berinvestasi dalam bidang infrastruktur hijau, dan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan.
ADB mengatakan ada 9,3 juta pekerja yang dipekerjakan di Asia Tenggara pada 2021 karena Covid-19 membatasi aktivitas ekonomi, membuat jutaan orang lainnya menganggur.
Advertisement
Proyeksi pertumbuhan 2022
Perkiraan pertumbuhan 2021 untuk Asia Tenggara adalah 3,0 persen.
Wilayah ini diproyeksikan tumbuh 5,1 persen tahun ini tetapi Covid-19 varian Omicron dapat memangkas prospek pertumbuhannya sebanyak 0,8 poin persentase jika menyebar lebih jauh dan memicu guncangan penawaran dan permintaan, papar ADB.
Proyeksi 2022 belum memperhitungkan dampak ekonomi dari invasi Rusia ke Ukraina.
Konflik tersebut telah memaksa para pembuat kebijakan Asia untuk memikirkan kembali asumsi untuk tahun 2022, dengan risiko pertumbuhan yang lemah ditambah dengan lonjakan harga yang menambah kompleksitas yang tidak diinginkan pada rencana pengaturan moneter.