Dubes Ethiopia untuk PBB menyampaikan tentara Eritrea yang bertempur dengan pasukan Ethiopia dalam perang di wilayah Tigray akan segera meninggalkan wilayah tersebut. Langkah ini disambut banyak pihak termasuk PBB yang kepala bantuan kemanusiaannya menuduh Eritrea memanfaatkan kelaparan sebagai “senjata perang”.
Perang di Tigray menjadi pembahasan dalam rapat tertutup informasi Dewan Keamanan PBB pada Selasa, di mana kepala bantuan kemanusiaan Mark Lowcock memperingatkan lebih dari 350.000 orang berada dalam kondisi kelaparan, di mana kematian karena kelaparan juga telah dilaporkan.
Utusan Ethiopia di PBB, Taye Atske Selassie Amde pada Selasa mempertanyakan data kelaparan tersebut, tapi mengatakan ada “ketidakamanan makanan” di Tigray dan mengungkapkan rasa syukur atas bantuan para donatur.
Lowcock dengan tegas mempertahankan datanya yang dirilis pekan lalu, menunjukkan 350.000 orang menghadapi kelaparan dan lebih dari 2 juta orang terancam kelaparan.
Data itu dirilis The Integrated Food Security Phase Classification atau IPC, yang merupakan kemitraan global dari 15 badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional, dan menggunakan lima kategori ketahanan pangan mulai dari orang yang cukup makan hingga mereka yang menghadapi “Bencana Kelaparan-Kemanusiaan”.
Dalam pemaparannya di Dewan Keamanan, Lowcock menyebut IPC sebagai “penilaian paling canggih, otoritatif, komprehensif, dan profesional di dunia” dan mengatakan jika itu salah, “itu karena terlalu optimis”.
“Pemerintah Tigray telah melaporkan kematian akibat kelaparan,” ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (17/6).
“Situasinya bakal memburuk dalam beberapa bulan ke depan, tidak hanya di Tigray, tapi juga di (wilayah tetangga) Afar dan Amhara.”
Wilayah pertanian yang luas di Tigray yang memiliki populasi sekitar 5,5 juta orang telah mengalami masalah persediaan makanan dengan adanya wabah belalang ketika Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed pada 4 November mengumumkan pertempuran antara pasukannya dengan pemerintah wilayah tersebut.
Tidak ada yang tahu berapa ribu warga sipil dan pejuang yang tewas dalam konflik tersebut. Lebih dari 50.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Sudan.
Walaupun PM Abiy mengumumkan kemenangan pada akhir November lalu, militer Ethiopia dan pasukan aliansinya masih aktif termasuk tentara dari negara tetangga Eritrea, musuh bebuyutan pejabat yang saat ini menguasai Tigray.
Advertisement
Selain memanfaatkan kelaparan sebagai ‘senjata perang’ oleh tentara Eritrea, Lowcock juga menyampaikan kepada Dewan Keamanan: “Pemerkosaan digunakan secara sistematis untuk meneror perempuan dan para gadis. Orang-orang telantar dikumpulkan, dipukul, dan diancam. Pekerja bantuan telah dibunuh, diinterogasi, dipukul, dicegah mengambil bantuan untuk mereka yang kelaparan dan menderita dan diminta untuk tidak kembali.”
Dia memperingatkan, tanpa menghentikan perang dan adanya solusi politik di Tigray, perlindungan warga sipil, dan penarikan tentara Eritrea yang bertanggung jawab atas “pelanggaran substansial” hukum kemanusiaan internasional, “jangan terkejut melihat terulangnya 1984”.
Dalam bencana kelaparan 1984-1985, sekitar 2 juta warga Afrika meninggal dan sekitar setengahnya di Ethiopia.
Akhir Maret lalu, PM Abiy mengatakan pasukan Eritrea telah sepakat untuk angkat kaki dari negaranya.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward penarikan pasukan Eritrea tidak bisa lagi ditunda.
“Para petani tidak bisa menanam pada musim tanam tahun depan karena kekerasan tersebut,” jelasnya kepada wartawan.