Tak Mempan Halangi Massa Berunjuk Rasa, Thailand Cabut Dekrit Keadaan Darurat

Pemerintah Thailand pada Kamis membatalkan dekrit keadaan darurat yang diumumkan pekan lalu setelah perdana menteri mengeluarkan isyarat untuk mendinginkan demo besar-besaran yang dipimpin mahasiswa yang menuntut reformasi demokrasi.

Pencabutan dekrit darurat itu dipublikasikan di surat kabar pemerintah, dan berlaku pada Kamis siang.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tampil di televisi nasional pada Rabu malam untuk memohon kepada pengunjuk rasa pro-demokrasi agar mengurangi ketegangan politik dan berjanji untuk mencabut tindakan darurat.

Saat dia berpidato, pengunjuk rasa berbaris di dekat Kantor PM menuntut pengunduran dirinya. Mereka juga meminta rekan-rekan mereka yang ditangkap sehubungan dengan unjuk rasa sebelumnya dibebaskan.

Mereka menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali dalam tiga hari.

Para pengunjuk rasa mendesak konstitusi yang lebih demokratis dan reformasi monarki. Kritik terbuka terhadap institusi kerajaan telah menimbulkan kontroversi karena secara tradisional kerajaan dianggap sakral dan pilar identitas nasional.

Rabu menandai hari kedelapan demonstrasi oleh sebuah gerakan yang diluncurkan pada Maret lalu. Unjuk rasa sempat terhenti karena virus corona dan berlanjut sejak Juli lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, unjuk rasa meluas ke sejumlah provinsi.

Demonstrasi tetap berlanjut walaupun sejumlah pemimpin demonstrasi ditangkap dan diberlakukan keadaan darurat yang melarang orang berkumpul lebih dari empat orang.

Prayuth, dalam rekaman pidatonya, memohon kepada rekan senegaranya untuk menyelesaikan perbedaan politik mereka melalui Parlemen.

“Satu-satunya cara untuk mendapatkan solusi abadi bagi semua pihak yang adil bagi mereka yang berada di jalan serta bagi jutaan orang yang memilih untuk tidak turun ke jalan adalah dengan membahas dan menyelesaikan perbedaan ini melalui proses parlementer,” katanya, menurut teks resmi berbahasa Inggris dari sambutannya, dilansir AP, Kamis (22/10).

Pemerintah pada Selasa menyetujui permintaan untuk memanggil kembali Parlemen untuk menangani krisis politik dalam sidang khusus dari Senin hingga Rabu.

“Meskipun saya dapat mendengarkan dan mengakui tuntutan pengunjuk rasa, saya tidak dapat menjalankan negara berdasarkan tuntutan pengunjuk rasa atau massa,” kata Prayuth.

Dia mengakhiri pidatonya dengan permohonan: "Mari kita hormati hukum dan demokrasi parlementer, dan biarkan pandangan kita disajikan melalui perwakilan kita di Parlemen."