AS dan 26 Negara Lain Ingin Hentikan Impor Bahan Bakar Korea Utara

Amerika Serikat dan puluhan negara lain meminta semua negara segera menghentikan pengiriman bahan bakar ke Korea Utara. Sebuah laporan yang diajukan kepada Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB tentang Korut menuding Pyongyang melanggar batas yang ditetapkan PBB atas impor bahan bakar dengan melakukan sejumlah transfer antar-kapal di tengah laut, yang melanggar sanksi internasional.

Rincian dalam laporan itu dijelaskan kepada CNN oleh diplomat Dewan Keamanan PBB yang memahami temuan-temuan tersebut. Demikian dilansir dari CNN, Kamis (13/6).

Keluhan AS terkait hal ini keluar setelah Presiden Donald Trump mengatakan mendapat sepucuk 'surat indah' dari pemimpin Korut, Kim Jong-un. Gedung Putih tertarik diselenggarakannya pertemuan puncak ketiga antara Trump dan Kim.

Korut dinilai melewati batas tahunan impor 500.000 barel bahan bakar yang diizinkan. Diplomat tersebut mengatakan, berdasarkan laporan, sedikitnya delapan pengiriman kapal ke kapal ilegal terjadi yang melibatkan kapal tanker berbendera Korut. Diplomat itu menyebut ada 72 kasus pelanggaran yang juga dilacak.

Diplomat itu memberi Korut nilai "F" terkait penerapan sanksi impor bahan bakar.

AS menyusun laporan itu, tetapi bergabung dengan 26 negara lain meminta Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB menetapkan Korut melewati batas impor bahan bakar dan meminta agar semua negara PBB menghentikan setiap transfer minyak ke Korut di masa yang akan datang.

Masalah transfer kapal-ke-kapal ilegal di laut lepas bukanlah hal baru. Dilaporkan oleh para pakar panel komite sanksi, bahwa terjadi peningkatan besar-besaran kapal ilegal untuk mengirim transfer produk minyak bumi dan batubara. Namun, upaya Washington untuk mengambil tindakan dihalangi Rusia dan China.

Diplomat tersebut meyakini China dan Rusia mungkin lebih terbuka saat ini, karena AS bergerak lebih awal untuk memberi penjelasan kepada Moskow dan Beijing disertai sejumlah bukti. AS tidak ingin sanksi lebih lanjut terhadap Korut tetapi merasa penting menghentikan pengiriman bahan bakar ilegal ini agar tidak terulang kembali.

Larangan pengiriman batu bara dan bijih besi dinilai berhasil. Di bawah aturan sanksi, sejumlah negara diwajibkan melaporkan penjualan bulanan produk olahan minyak bumi kepada komite. Di masa lalu, mantan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menuduh Rusia bermain curang, yang kemudian dibantah Moskow.