Netanyahu dukung keputusan AS mundur dari pendanaan badan bantuan Palestina UNRWA

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kementerian Luar Negeri Israel memuji keputusan Amerika Serikat yang menarik dukungannya terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Saat kunjungannya ke sekolah di komunitas Yad Binyamin di hari pertama tahun ajaran,
Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah menyerap banyak pengungsi dan memukimkan kembali orang-orang yang terlantar, mengutip tahun-tahun setelah Holocaust dan kebangkitan dari pelucutan 2005 dari Jalur Gaza.

"Apakah orang-orang terlantar dari berbagai negara tidak datang kepada kami? Orang-orang yang selamat dari Holocaust terkoyak dari tanah mereka?" Katanya. "Mereka diusir, selamat dan datang ke sini. Apakah kita menyebut mereka sebagai pengungsi? Tidak, kami menyerap mereka, termasuk ratusan ribu orang Yahudi yang meninggalkan semua harta mereka dan terusir dari negara-negara Arab pada (1948) Perang Kemerdekaan.

"Kami tidak menjadikan mereka sebagai pengungsi. Kami membuat mereka setara dan sebagai bagian warga negara kami. Berbeda dengan Palestina, di mana 70 tahun yang lalu mereka menciptakan lembaga khusus: tidak menyerap pengungsi, dan malah mengabadikan pengungsi," ujar Netanyahu, dikutip dari Times of Israel, Minggu (2/9).

"Itu sebabnya AS melakukan sesuatu yang sangat penting dengan menghentikan pendanaan untuk lembaga pelestarian pengungsi yang dikenal sebagai UNRWA," ujarnya.

Netanyahu menilai itu justru menyelamatkan dana bantuan yang bisa diserap untuk membantu merehabilitasi para pengungsi, yang jumlah sebenarnya adalah sebagian kecil dari jumlah yang dilaporkan oleh UNRWA.

"Ini adalah perubahan yang sangat diterima dan penting, dan kami mendukungnya," katanya.

Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan pernyataan yang kurang lebih sama.

"UNRWA melanggengkan mitos tentang status 'pengungsi' abadi bangsa Palestina. Satu-satunya tujuan adalah mempertahankan instrumen tidak sah yang ditujukan untuk penghancuran Negara Israel. UNRWA adalah bagian dari masalah, bukan solusi," ujar juru bicara kementerian dalam sebuah pernyataan yang diposting di halaman Twitter.

Langkah yang diambi AS dengan cepat mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, bahwa pemerintah Palestina sedang mempertimbangkan untuk datang ke Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan sebagai upaya membujuk AS menarik keputusannya.

Sehari sebelumnya, dia menggambarkan langkah itu sebagai "serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan perlawanan terhadap resolusi PBB".