Upaya ASEAN bersikap soal Laut China Selatan diblok sekutu Tiongkok

Pertemuan Tingkat Menteri (AMM) ke-49 ASEAN di Ibu Kota Vientiane, Laos, dilaporkan tidak akan menghasilkan rumusan sikap apapun terkait Laut China Selatan. Dilaporkan ada upaya memblok pernyataan bersama mengenai isu tersebut oleh diplomat negara-negara sekutu China di Asia Tenggara, terutama Kamboja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Wall Street Journal, Minggu (24/7), diplomat Filipina, Indonesia, dan Vietnam sebetulnya siap mendorong perumusan komunike bersama tentang sengketa laut yang melibatkan sedikitnya lima negara tersebut. Bahkan pernyataan sikap sebagian diplomat ASEAN itu mengarah pada dukungan terhadap Badan Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan Filipina atas Tiongkok pada 12 Juli lalu.

Naskah terkait Laut China Selatan sebetulnya sudah ada, namun keterangan di kertas kerjas masih kosong, berdasarkan bocoran salah satu diplomat.

"Kamboja memblokir sikap bersama ini, kebijakan setara veto yang sejalan dengan keinginan China," tulis Wall Street Journal mengutip salah satu diplomat yang terlibat dalam negosiasi terkait komunike bersama.

Muncul pula selentingan diplomat Filipina dan Vietnam memaksakan bahasa keras dalam perumusan naskah sikap ASEAN terhadap konflik Laut China Selatan. Dua negara itu adalah yang paling sering berkonflik dengan Tiongkok terkait batas laut.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi sejak kemarin memprediksi isu hasil sidang arbitrase serta penguatan sikap tentang sengketa laut dengan China akan mengemuka dalam pertemuan antar menteri. Menlu juga menjelaskan bahwa posisi pemerintah RI mendukung setiap pihak menghormati batas laut sesuai aturan internasional.

"Kita menginisiasi soal perlu adanya kesatuan ASEAN mengenai pentingnya memproteksi 'rumah'," ujarnya.

Kendati demikian, Retno mengakui mengupayakan adanya rumusan sikap bersama antar menlu ASEAN tentang isu sengketa laut sangat sulit. Sementara mekanisme ASEAN harus selalu konsensus. Seandainya ada satu negara saja tidak sepakat - seperti kasus Kamboja - maka tak bisa dicapai kesepakatan apapun.

"Kita melihat bahwa dalam beberapa hari tidak tercapai konsensus," kata Retno seperti dilansir Antara.

Indonesia tidak terlibat sengketa langsung dengan Tiongkok. Namun peta China berupa sembilan garis putus-putus letaknya mendekati ZEE Kepulauan Natuna. Alhasil, tahun ini saja terjadi dua kali insiden nelayan China mencari ikan di perairan Indonesia sehingga harus diusir TNI AL.

Menlu menyatakan sikap Indonesia terkait konflik Laut China Selatan condong pada hasil arbitrase. Setiap negara yang bersengkata diimbau berpegangan pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Sejak 2002, diplomat utusan Beijing dan ASEAN menyusun tata perilaku (CoC) pengelolaan sumber daya di Laut China Selatan. Namun karena beleid itu tak kunjung tuntas, konflik serta akhirnya gugatan hukum terjadi.

Laos menjadi ketua ASEAN tahun ini, sehingga menjadi tuan rumah. Forum AMM yang diikuti 10 negara anggota berlangsung hingga 26 Juli, mencakup agenda pertemuan tingkat menteri Kawasan Asia Timur (EAS) serta forum keamanan ASEAN Regional Forum (ARF).