Deretan insiden Israel-Indonesia saling melarang masuk pejabat

Minggu (13/4) siang di Ibu Kota Amman, Yordania. Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, disertai tim Kedutaan Besar Republik Indonesia hendak melawat ke Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina. Helikopter yang disediakan Angkatan Udara Yordania siap membawa rombongan RI melantik Konsul Kehormatan Maha Abu Shusheh, yang akan mewakili kepentingan RI di Palestina di masa mendatang.

Rencana itu gagal. Beberapa jam sebelum helikopter berangkat, Israel yang menguasai jalur udara antara Yordania-Ramallah tidak menerbitkan izin melintas.

Sebagai jalan tengah, akhirnya Shusheh - tokoh pengusaha perempuan asli Ramallah - yang berangkat ke Amman. Pelantikan digelar bersahaja di aula KBRI. "Saya tidak tahu penyebab tidak diberikan clearance flight. Namun, kami sudah bisa menduga hal itu sebelumnya," kata Menlu.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak menjelaskan alasan menolak memberi izin helikopter Menlu Retno terbang ke wilayah Ramallah.

Surat kabar Haaretz memperoleh sumber dari Tel Aviv yang mengetahui kronologi penolakan itu. Pangkal masalahnya adalah rombongan RI tidak mau bertemu pejabat Israel untuk mengkoordinasikan lawatan ini.

Sebelum melantik Abu Shusheh, beberapa hari lalu tim KBRI Amman sebetulnya berhubungan dengan Israel. Pihak Israel kemudian memberi syarat, bahwa Menlu Retno harus juga melawat ke Yerusalem - ibu kota Israel versi pemerintah Zionis - untuk menemui pejabat setempat, sebelum menuju Ramallah.

Kebijakan ini sejak lama dijalankan Rezim Zionis. Pejabat negara tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel wajib mengunjungi Yerusalem bila ingin melawat ke Palestina. Pada 2014, Menlu Kolombia juga ditolak masuk Ramallah karena negaranya tak punya hubungan diplomatik formal dengan Israel.

Namun, dalam kasus berbeda, sebetulnya penolakan tidak terjadi kepada pejabat-pejabat negara Teluk. Menlu Yordania Nasser Judeh serta Menlu Maroko tahun lalu bisa mengunjungi Ramallah dan Bethlehem tanpa harus bertamu ke Yerusalem.

Risiko pejabat RI tak bisa berkunjung ke Ramallah, untuk tujuan apapun, sudah pernah disuarakan mantan Menlu Marty Natalegawa dua tahun lalu ketika mengungkap alasan penunjukkan konsul kehormatan selalu sulit diwujudkan. "Kita tidak mau rombongan pemerintah harus melewati checkpoint otoritas Israel."

Penolakan ini menambah panjang deretan insiden saling menolak akses masuk antara RI-Israel. Kedua negara tidak pernah memiliki hubungan diplomatik. Posisi Indonesia, yang condong pada Palestina, membuat pejabat pemerintah tidak pernah mau berurusan dengan Rezim Zionis.

Kasus penolakan kunjungan pertama terjadi pada momen Asian Games 1962. Presiden Soekarno,

atas lobi Mesir dan negara-negara Arab, menyatakan sikap mendukung pembebasan wilayah Palestina dari pendudukan Israel. Kontingen atlet Israel akhirnya tidak memperoleh visa. Selain Israel, Orde Lama menolak pula kontingen Taiwan dan Korea Selatan, karena masalah hubungan diplomatik.

Komite Olimpiade Internasional akhirnya membekukan keanggotaan Indonesia. Sebagai hukuman, atlet-atlet RI ganti dilarang ikut serta pada Olimpiade 1964 di Tokyo. Tekanan internasional ini membuat Soekarno akhirnya menggelar acara tandingan bernama Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang (GANEFO).

Berikutnya, organisasi masyarakat berbasis Islam menolak kehadiran sembilan delegasi parlemen Israel (Knesset) yang akan menghadiri Konferensi Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jakarta 15-21 Oktober 2000.

Front Pembela Islam, Front Umat Islam, serta Majelis Ulama Indonesia, menyuarakan kesiapan memboikot, termasuk juga menyantroni hotel-hotel, jika rombongan Israel menginjakkan kaki di ibu kota. Walau Presiden Abdurrahman Wahid mengizinkan rombongan Knesset datang, tapi pihak Israel akhirnya membatalkan sepihak kunjungan.

Delegasi Negeri Zionis kembali hendak mendatangi Konferensi Inter Parlementary Union (IPU) di Bali pada 29 April - 4 Mei 2007. Namun penolakan umat Islam kembali membatalkan rencana itu.

Tahun lalu, Israel-Indonesia pun tegang gara-gara atlet bulu tangkis Misha Zilberman (26), tidak memperoleh visa untuk bertanding di turnamen Total BWF Championship yang digelar di Istora Senayan pada 16 Agustus.

Organisasi Kongres Yahudi Sedunia menuding Indonesia secara tidak adil sudah mencampuradukkan politik dan olahraga.

"Keputusan melarang pemain Israel dari kompetisi internasional ini tidak bisa diterima. Saya mendesak Indonesia mengizinkan Misha Zilberman berkompetisi di kejuaraan ini," kata CEO Kongres Yahudi Sedunia Robert Singer.

Di detik-detik akhir, Misha akhirnya

bisa bertanding setelah terdampar di Singapura selama beberapa hari. Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Israel (OCI) Gili Lustig menyatakan visa itu terbit setelah Federasi Badminton Dunia (IBF), ikut menekan otoritas Imigrasi Indonesia agar mengizinkan Misha bertanding di Jakarta

Dan akhirnya pekan lalu, giliran Menlu Retno yang gagal masuk dengan alasan tak jauh berbeda.

Padahal, Israel-Indonesia sebetulnya berhubungan tanpa melalui jalur resmi. Dokumen sejarah sudah menunjukkan TNI pernah memperoleh pelatihan dan melakukan pembelian alutsista ke Israel melalui perantara selama periode 1980-an.

WNI pun tak terhitung lagi yang masuk wilayah yang diduduki Rezim Zionis saban tahun untuk ziarah agama ke Yerusalem, Bethlehem, atau atas undangan resmi lembaga di Israel. Diperkirakan 15 ribu WNI setiap tahun berziarah ke Tanah Suci, yang imigrasinya dikelola Israel melalui jasa agen perjalanan komersial.

Jangan dilupakan pula, mendiang Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin sebetulnya pernah mulus melenggang ke rumah Presiden Soeharto pada 1993, di Jalan Cendana, Jakarta. Kapasitas Soeharto saat itu sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, yang berupaya menjadi penengah antara Israel-Palestina menjelang perjanjian damai Oslo. Rabin berkunjung tiga jam di Cendana, sebelum kemudian bertolak ke China. Pertemuan Soeharto dan PM Israel diabadikan oleh akademisi John McBeth.

Dalam wawancara khusus dengan merdeka.com awal bulan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menilai pemerintah RI naif. Jika tujuan Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan mendamaikan kawasan, maka harus mau mengajak bicara otoritas Israel.

"Bagaimana bisa anda bicara perdamaian antara Israel dan Palestina tanpa mengundang Israel?" tandasnya.

"Negara manapun yang mendukung proses perdamaian terlebih dahulu hendaknya mengakui Israel," imbuh Nahshon.

Seandainya pemerintah RI melunak, resistensi dari masyarakat sangat tinggi. Survei BBC World Service pada 2014 menunjukkan, persepsi rakyat Indonesia pada Israel sangat negatif. Cuma 7 persen responden yang menganggap Indonesia perlu membuka hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.