Panglima militer Thailand tekan para seteru politik kompromi

Panglima angkatan bersenjata Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha, hari ini akan menekan kubu-kubu politik yang berseteru untuk mengakhiri perebutan kekuasaan yang memecah persatuan nasional dan membuat perekonomian mandek. Sebelumnya, perundingan babak pertama yang disponsori oleh militer tidak menghasilkan kesepakatan.

Dua hari lalu, Prayuth memberlakukan kondisi darurat militer untuk menghentikan bentrokan antara pendukung pemerintah yang loyal terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra melawan kelompok antipemerintah yang mendukung keluarga kerajaan, seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (22/5).

Serangkaian konflik internal telah membuat produk domestik bruto Thailand turun hingga 2,1 persen pada periode Januari-Maret dibanding tiga bulan sebelumnya. Fakta tersebut membuat beberapa pihak khawatir ekonomi Thailand akan terpukul oleh resesi.

Pihak militer membantah tuduhan pemberlakuan darurat militer adalah upaya kudeta. Tentara hanya mengizinkan para demonstran untuk turun ke jalan tanpa melakukan parade. Mereka juga memaksa media, termasuk stasiun televisi partisan untuk menghentikan siaran, dan memperingatkan wargga untuk tidak menyebarkan informasi yang menghasut di media sosial.

Prayuth mendesak kedua pihak yang berseteru untuk menyepakati kompromi mengenai hal-hal krusial seperti pengangkatan perdana menteri sementara, reformasi politik, serta penyelenggaraan pemilihan umum.

"Saya ingin menyaksikan semua persoalan terselesaikan melalui forum ini sebelum saya sendiri pensiun. Saya tidak ingin junior saya memikul tanggung jawab ini," kata Prayuth, seperti dikutip koran the Nation. Prayuth akan pensiun pada September depan.

Perundingan berlangsung kemarin berakhir tanpa kesimpulan setelah kedua pihak tidak bersedia mengkrompromikan tuntutannya. Perundingan akan dilanjutkan pada hari ini.

Politik di Thailand saat ini masih dipengaruhi oleh Thaksin meskipun pada 2008 lalu dia harus melarikan diri ke negara lain untuk menghindari hukuman penjara terkait dakwaan korupsi. Terbukti, pemerintahan terakhir Negeri Gajah Putih itu dipimpin oleh saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra.

Yingluck kemudian dipaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri dua pekan lalu oleh keputusan pengadilan.

Kelompok oposisi menuduh Thaksin sebagai kapitalis korup yang terlalu berpengaruh bagi demokrasi Thailand yang masih rapuh. Thaksin juga dituduh membeli suara rakyat dengan menggunakan uang negara.

Oposisi menuntut pengangkatan perdana menteri "yang netral" untuk memimpin reformasi politik yang bertujuan menyingkirkan pengaruh keluarga Shinawatra.