Kudeta Militer Thailand

Kudeta-kudeta ini dinilai berhasil menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa. Berikut kudeta tersebut:

Sebanyak 61,4 persen warga setuju akan referendum junta ini, sementara 37,9 persen menolak.

Junta militer ingin terus berkuasa lewat jajak pendapat Minggu (7/8). Rakyat Thailand melawan dengan segala cara

Apapun hasil referendum pada 7 Agustus mendatang PM Prayuth Chan-Ocha tidak mau mundur. Pengkritik ditangkapi

Larangan menghina raja Thailand kembali makan korban. Kali ini wanita 49 tahun jadi korban

Thanakorn Siripaiboon memberi tanda like dan menyebar gambar dianggap menghina Raja Thailand

Sosok pelaku menurut PM Prayuth Chan-ocha, terekam CCTV di sekitar Kuil Erawan.

China, Korea Selatan, dan Jepang juga melakukan pembatalan penerbangan ke Thailand.

Tentara kini mengusulkan raja membentuk dasar hukum bagi pemerintahan baru tanpa ada unsur Klan Shinawatra.

Bantah insiden bom permainan tentara, Jenderal Thailand sebut ada pihak punya motif melawan junta militer.

Mayoritas, atau 79,94 persen, dari 1.256 responden disurvei pada 24-25 Juli menyuarakan dukungan bagi keberadaan NCPO.

"Sebuah pemerintahan akan dibentuk pada Agustus, atau paling terlambat pada September," kata Jenderal Prayuth Chan-ocha.

Weluree Ditsayabut mendapat hujan kecaman setelah dirinya menulis eksekusi pendukung Yingluck di media sosial.

"Pihak berwenang memperkuat penjagaan pada lima lokasi mungkin jadi tempat protes di Bangkok hari ini," kata Somyot.

Konser itu rencananya akan berlangsung pada Agustus mendatang di tiga jalan utama di Ibu Kota Bangkok.

Militer mencabut jam malam di tiga resor wisata utama di Pattaya, Koh Samui dan Phuket, setelah kudeta pada bulan lalu.

Menlu Australia juga menyatakan tiga kegiatan direncanakan bakal dilakukan dengan Thailand telah ditunda sebab kudeta.

Junta militer mengatakan hal ini dilakukan untuk membawa Thailand kembali ke jalur demokrasi.

Niwattumrong bersama 32 tokoh politik terkemuka lainnya kemarin dibebaskan usia ditahan selama tiga sampai tujuh hari.

"Indonesia tidak membenarkan suatu sistem seperti yang terjadi di Thailand," ujar Julian.