Negara Ini Jatuhkan Sanksi ke Sejumlah Pemukim Israel Karena Serang Warga Palestina di Tepi Barat

Salah satu yang disanksi adalah pendiri gerakan Nachala, Daniella Weiss, yang terkenal karena ujaran kebenciannya terhadap warga Palestina.

Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada sejumlah tokoh pemukim Israel terkemuka di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina. Salah satu tokoh yang terkena sanksi adalah Daniella Weiss, seorang aktivis pemukim veteran yang juga kepala gerakan Nachala.

Daniella Weiss menjadi sorotan setelah tampil dalam film dokumenter BBC yang dipandu oleh Louis Theroux. Dalam film tersebut, Weiss dengan bangga menceritakan kedekatannya dengan ajudan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia juga meremehkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim terhadap warga Palestina. Sikap Weiss ini dinilai oleh Theroux "tampak sosiopatis" karena kurangnya kepedulian terhadap nyawa warga Palestina.

Dalam dokumenter tersebut, Weiss direkam ketika sedang berkendara mendekati perbatasan Gaza sebelum dihentikan tentara Israel. Weiss juga mengklaim "tidak ada yang namanya" kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, seperti dikutip dari Middle East Eye, Rabu (21/5).

Sanksi Inggris terhadap Weiss dan tokoh-tokoh pemukim lainnya ini menandai peningkatan tekanan internasional terhadap Israel terkait dengan isu pendudukan Tepi Barat.

Selain Daniella Weiss, sanksi Inggris juga menargetkan Eliav Libi dan Zohar Sabah, serta dua pos pemukiman ilegal dan dua organisasi yang mendukung kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat. Sanksi ini meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke Inggris.

Inggris juga memanggil duta besar Israel dan menangguhkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel.

"Saya umumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah Israel mengenai perjanjian perdagangan bebas baru," kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy.

"Kami akan meninjau kerja sama dengan mereka berdasarkan peta jalan bilateral 2030. Tindakan pemerintah Netanyahu telah membuat hal ini menjadi penting," jelasnya.

Lammy menambahkan warga Palestina harus memiliki negara sendiri dan hidup "bebas dari pendudukan".

Menanggapi sanksi tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan tindakan Inggris tidak beralasan dan disesalkan. Israel menganggap sanksi ini sebagai langkah yang tidak adil dan tidak proporsional.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan penangguhan negosiasi perdagangan akan merugikan ekonomi Inggris dan dimotivasi oleh sentimen anti-Israel.

"Jika karena obsesi anti-Israel dan pertimbangan politik internal pemerintah Inggris bersedia merugikan ekonomi Inggris, itu keputusan mereka," jelas kementerian tersebut.

"Mandat Inggris berakhir tepat 77 tahun yang lalu. Tekanan eksternal tidak akan mengalihkan Israel dari jalannya," tambahnya.