Kepala Misi PBB di Myanmar ditarik diduga gagal tangani masalah Rohingya

Merdeka.com - Kepala Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar (UNCT), Renata Lok-Dessallien, dikabarkan bakal ditarik. Diduga kuat keputusan itu diambil oleh kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, lantaran Lok-Dessallien dianggap gagal mengantisipasi krisis kemanusiaan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Dilansir dari laman The Guardian, Jumat (13/10), dalam pernyataannya, kantor pusat PBB menyatakan Lok-Dessallien bakal mendapat tugas baru di markas besar lembaga itu. Namun, mereka tidak merinci soal penugasan baru buat Lok-Dessallien.

Lok-Dessallien sudah bertugas di Myanmar sejak tiga tahun lalu. PBB beralasan sebenarnya mereka sudah memutuskan akan memindahkan Lok-Dessallien sejak awal 2017. Namun, menurut mereka pemerintah Myanmar menolak pengganti perempuan asal Kanada itu. Makanya dia dibiarkan tetap berada di sana. Namun, perwakilan misi PBB di Myanmar mengatakan sampai saat ini belum ada orang baru ditunjuk buat menggantikan Lok-Dessallien.

Konon selama Lok-Dessallien memimpin misi PBB di Myanmar, dia lebih mengutamakan proyek pembangunan ketimbang misi kemanusiaan dan pembelaan hak asasi manusia, terutama terhadap etnis Rohingya.

Dalam sebuah laporan independen diterima PBB dan dilansir oleh BBC, Lok-Dessallien berusaha menutupi tanda-tanda akan adanya ancaman kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dia juga mempersulit relawan hak asasi manusia hendak menuju Negara Bagian Rakhine, merupakan pusat persekusi terhadap etnis Rohingya yang melebar ke wilayah lain.

Menurut penuturan sejumlah sumber ditemui BBC, empat tahun sebelum meletup persekusi terhadap orang Rohingya, Lok-Dessallien, selalu melarang relawan HAM mengunjungi daerah Rohingya dengan bermacam alasan. Dia juga selalu menolak membahas masalah dan mencegah upaya advokasi publik buat etnis Rohingya. Bahkan dia tega mendepak anak buahnya menulis laporan ada gejala militer dan warga sipil Myanmar bakal melakukan pembantaian etnis.

Alhasil, mestinya karena laporan itu PBB bisa bertindak cepat mencegah persekusi besar-besaran terhadap etnis Rohingya. Namun, karena Lok-Dessallien dianggap menutupi laporan itu, makanya krisis tidak terhindarkan.

Meski demikian, di dalam laporan independen itu juga ditulis kalau ketidakmampuan mencegah kekerasan terhadap etnis Rohingya bukan seluruhnya salah Lok-Dessallien. Sebab, laporan itu menyatakan Lok-Dessallien berada dalam posisi sulit karena petinggi-petinggi PBB tidak berniat mendekati atau membujuk pemerintah Myanmar.

Kendati begitu, PBB menyangkal Lok-Dessallien sengaja menutupi laporan soal potensi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Mereka memuji Lok-Dessallien sebagai advokat HAM yang tak pernah lelah.

"Lok-Dessallien akan berada di sana hingga akhir Oktober buat memastikan perdamaian, keamanan, hak asasi, dan juga misi kemanusiaan serta bantuan buat seluruh penduduk Myanmar," demikian yang tertulis dalam pernyataan PBB.

Hingga kini diperkirakan sudah 500 ribu warga Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Mereka terpaksa karena demi menghindari pembantaian dilakukan militer dan umat Buddha garis keras Myanmar. Banyak laporan soal pembantaian, pemerkosaan, hingga pembakaran kampung orang Rohingya dilakukan atas restu pemerintah Myanmar.