Merdeka.com - Malaysia hari ini menolak usulan dari seorang anggota komite pemerintah Filipina yang bertugas mengubah Konstitusi Filipina untuk memasukkan Sabah sebagai negara bagian ke-13 dari Filipina.

"Malaysia sudah mendengar pidato dari Tuan Aquilino Pimentel Jr, anggota Komite Penasihat Filipina yang muncul di media dengan mengklaim Sabah baru-baru ini," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman dalam pernyataan persnya, seperti dilansir laman Channel News Asia, Rabu (31/1).

"Pemerintah Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa Malaysia tidak akan mengakui dan meladeni klaim apa pun soal Sabah. Sabah sudah diakui PBB dan komunitas internasional sebagai bagian dari Malaysia sejak terbentuknya Federasi pada 16 September 1963," kata Anifah.

"Karena itu pernyataan semacam ini hanya memperlihatkan ketidaktahuan sejarah dan hukum internasional dan berpontensi merusak hubungan baik kedua negara antara Malaysia dan Filipina," kata dia lagi.

Aquilino Pimentel Jr adalah salah satu dari 25 anggota komite penasihat pemerintah yang bertugas mengevaluasi dan mengusulkan perubahan Konstitusi Filipina 1987. Perubahan penting dari konstitusi ini adalah mengubah sistem pemerintahan yang saat ini kekuasaannya terpusat menjadi bentuk federasi.

"Seharusnya ada jalan yang bisa diterima hukum internasional untuk mendukung klaim kita terhadap Sabah," ujar Pimentel dalam wawancara dengan stasiun televisi ABS-CBN kemarin.

Pimentel mengajukan usulan pembentukan pemerintahan federasi, termasuk 12 negara bagian yakni Luzon Utara, Luzon Tengah, Luzon Selatan, Bicol, Visayas Timur, Visayas Tengah, Visayas Barat, Minparom, Mindanao Utara, Mindanao Selatan, Bangsamoro, Metro Manila.

Dia kemudian mengatakan pemerintah bisa menambahkan Sabah sebagai negara bagian ke-13.

Pada 2013 sekitar 200 pria bersenjata dari selatan Filipina berlabuh di Sabah dan bertempur melawan pasukan Malaysia selama lebih dari sebulan untuk mengklaim wilayah Kesultanan Sulu.