OJK Respons MSCI: Banggar DPR Desak Keterbukaan untuk Bursa Saham Indonesia
Badan Anggaran DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dan terbuka terhadap masukan konstruktif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). OJK Respons MSCI dengan mengajukan proposal penyesuaian demi transparansi bursa saham Ind
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dan lebih terbuka terhadap masukan konstruktif. Permintaan ini khususnya ditujukan pada rekomendasi pembenahan administrasi dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya bagi pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK untuk melihat kritik MSCI sebagai peluang membangun bursa saham yang sehat.
Koreksi dari MSCI ini muncul setelah lembaga pemeringkat tersebut mengancam akan mengeluarkan sejumlah emiten besar dari daftar pemeringkatan mereka. Hal ini memicu penurunan signifikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir. MSCI beralasan adanya persoalan free float (saham yang diperdagangkan bebas), likuiditas riil, dan transparansi pada emiten-emiten besar di bursa saham Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengambil langkah konkret dengan menyesuaikan dan menyampaikan proposal kepada MSCI. Proposal ini bertujuan untuk memenuhi permintaan transparansi free float saham di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa otoritas pasar modal siap mempublikasikan data kepemilikan saham untuk kategori corporate and others di bawah 5 persen.
Banggar DPR Soroti Dampak Koreksi MSCI
Said Abdullah menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengabaikan sejumlah koreksi yang disampaikan oleh MSCI terhadap bursa saham Tanah Air. Ia menyoroti dampak serius dari ancaman MSCI yang telah menyebabkan erosi besar pada IHSG. Pada Rabu (28/1), IHSG anjlok hingga 7,3 persen, bahkan memaksa otoritas bursa melakukan trading halt (penghentian sementara aktivitas saham).
Penurunan IHSG berlanjut pada Kamis (29/1), di mana indeks masih tertekan dan melemah 8,5 persen pada awalnya, meskipun berhasil mengurangi pelemahan menjadi 1,76 persen saat penutupan perdagangan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi Said Abdullah, terutama mengenai nasib investor ritel. Investor pemula dengan modal kecil berisiko kehilangan investasi mereka dalam sekejap.
Dampak traumatis dari kerugian ini dikhawatirkan dapat membuat investor ritel jera bermain saham, khususnya bagi para pemula. Padahal, OJK selama ini telah bekerja keras untuk meningkatkan literasi investor di BEI. Tujuannya adalah untuk menepis anggapan bahwa otoritas bursa tidak transparan atau bahwa permainan saham hanya dikendalikan oleh segelintir pemegang saham.
OJK dan BEI Ambil Langkah Penyesuaian
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO), telah berkoordinasi untuk merespons masukan dari MSCI. Mereka telah menyesuaikan dan menyampaikan proposal yang dibutuhkan MSCI terkait transparansi free float saham di Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan otoritas dalam memperbaiki tata kelola pasar modal.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa proposal yang diajukan mencakup kesiapan untuk mempublikasikan data kepemilikan saham untuk kategori corporate and others di bawah 5 persen. Saat ini, proposal tersebut sedang dipelajari oleh MSCI untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan mereka. MSCI ingin mengecualikan investor dalam kategori corporate and others dari perhitungan free float, dengan mempublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5 persen untuk setiap kategori.
Otoritas pasar modal saat ini tengah menanti respons dari MSCI dan menyatakan siap untuk mengikuti keinginan yang muncul dari respons tersebut. Penyesuaian ini direncanakan akan dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh MSCI, yaitu pada Mei 2026 mendatang.
Pentingnya Transparansi dan Kepercayaan Pasar
Said Abdullah memahami bahwa kepercayaan terhadap lembaga kredibel, terutama dalam bisnis, seringkali melampaui urusan kecakapan semata. Namun, ia menekankan bahwa kecakapan dan integritas tetap menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan. Ketika sebuah lembaga mendapatkan kepercayaan, terkadang ia seolah memiliki kuasa untuk mengeluarkan “fatwa” yang bahkan dipatuhi tanpa pengganti, meskipun dalam dunia bisnis yang seharusnya matematis dan logis.
Said menilai bahwa di sinilah letak titik genting yang menuntut sikap kritis. Apalagi, di bursa Indonesia, tidak banyak “pemain” pemeringkatan seperti MSCI. Ia berpendapat bahwa sangkaan MSCI terkait kepemilikan saham yang dikendalikan oleh sedikit orang dan tidak transparan akan terlalu dini jika masalah utamanya ada pada pembaruan administrasi yang belum dilakukan OJK.
Oleh karena itu, Said Abdullah menekankan perlunya pembuktian lebih lanjut terhadap sangkaan MSCI tersebut. Ia menyatakan akan menerima sepenuhnya jika pembuktian itu benar, namun dengan syarat bahwa temuan faktanya harus konkret. Hal ini menunjukkan pentingnya data dan fakta yang kuat dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada pasar modal.
Sumber: AntaraNews