Menkeu Purbaya Tolak Biayai Family Office dengan APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan mengalihkan anggaran untuk mendukung pembentukan family office.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan mengalihkan anggaran untuk mendukung pembentukan family office yang sedang dibahas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Purbaya mengaku telah mendengar isu mengenai pembentukan family office sejak lama, tetapi ia berpendapat bahwa DEN sebaiknya melaksanakan rencana tersebut secara mandiri tanpa mengganggu alokasi anggaran yang ada.
"Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," ungkap Purbaya saat ditemui di kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, pada hari Senin (13/10/2025).
Ia juga menambahkan bahwa prioritas utama Kementerian Keuangan adalah memastikan setiap anggaran digunakan dengan efisien dan tepat sasaran.
"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor," ujarnya. Ketika ditanya mengenai apakah ia telah memberikan masukan atau pandangan kepada Dewan Ekonomi Nasional mengenai family office, Purbaya menjawab dengan santai bahwa ia belum memberikan input apa pun. "Nggak, kalau mau saya doian lah," tuturnya.
Purbaya masih belum mengerti mengenai konsep Family Office
Lebih jauh, Purbaya mengakui bahwa ia masih belum sepenuhnya memahami konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sering membahasnya dalam berbagai kesempatan.
"Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab," ujarnya.
Penerapan Sistem Family Office
Sebelumnya, Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pusat investasi bagi konglomerat global dengan menerapkan sistem family office. Usulan ini diajukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, sebagai langkah untuk menarik kekayaan dari keluarga super kaya di berbagai negara. Sistem ini diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi melalui pengelolaan kekayaan yang berbasis pada entitas privat. Dalam rencana tersebut, Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan sebagai lokasi utama untuk penerapan family office.