Uji Coba Efisiensi Anggaran DPRD Jabar Dimulai November 2025: Dari Panel Surya hingga WFH Pegawai
DPRD Jawa Barat akan memulai uji coba efisiensi anggaran operasional mulai November 2025, sebagai respons pemangkasan transfer pusat. Langkah ini mencakup penggunaan panel surya, pembatasan rapat, dan WFH.
Sekretariat DPRD Jawa Barat akan memulai uji coba efisiensi atau penghematan anggaran operasional lembaga mulai November 2025. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak pemangkasan transfer pusat ke daerah yang direncanakan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Uji coba ini bertujuan agar seluruh pegawai dan sistem kerja dapat beradaptasi secara bertahap sebelum implementasi penuh.
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan respons terhadap kebijakan yang ada. "Efisiensi mengikuti kebijakan. Kami coba pelan-pelan efisiensi di November-Desember 2025, supaya Januari full dilaksanakan tidak kaget," kata Dodi Sukmayana. Persiapan dini ini diharapkan dapat meminimalkan kejutan saat kebijakan diterapkan secara menyeluruh.
Berbagai langkah penghematan akan diujicobakan, meliputi optimalisasi sumber energi alternatif untuk listrik, pembatasan anggaran rapat, serta penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian pegawai. Inisiatif ini menunjukkan komitmen DPRD Jabar dalam mengelola keuangan daerah secara bijak dan berkelanjutan di tengah tantangan fiskal.
Strategi Penghematan Energi dan Operasional
DPRD Jawa Barat akan mengimplementasikan beberapa strategi konkret untuk mencapai efisiensi anggaran. Salah satu fokus utama adalah penghematan biaya operasional listrik yang selama ini mencapai rata-rata Rp120 juta per bulan. Dodi Sukmayana menjelaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan panel surya yang sudah terpasang di atap gedung.
"Dengan menggunakan tenaga matahari, kami punya solar panel di atap di atas, jadi sebagian listrik dari situ," ujar Dodi. Optimalisasi sumber energi terbarukan ini diharapkan dapat secara signifikan menekan pengeluaran bulanan untuk listrik. Targetnya, biaya listrik di tahun 2026 dapat ditekan hingga di bawah Rp70 juta per bulan.
Selain itu, anggaran untuk kegiatan rapat dan jamuan juga akan mengalami pemangkasan drastis. Dari semula Rp11 miliar, anggaran tersebut akan menyusut menjadi hanya Rp2 miliar untuk tahun 2026. "Kami itu hanya dari anggaran Rp11 miliar itu menjadi Rp2 miliar. Dengan yang sekitar Rp800 jutanya itu untuk air minum dan kegiatan rapat saja," jelas Dodi, menunjukkan prioritas pada kebutuhan esensial rapat.
Penerapan Work From Home dan Dampaknya
Dalam upaya efisiensi anggaran DPRD Jabar, skema kerja dari rumah (WFH) akan diterapkan bagi pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat. Mulai November 2025, sebagian dari total 133 pegawai, termasuk aparatur sipil negara (ASN), akan dijadwalkan bekerja dari rumah secara bergilir. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mengurangi beban operasional.
Penerapan WFH ini memiliki tujuan ganda, yakni mengurangi penggunaan listrik dan air di lingkungan kantor. "Ada WFH, dengan harapan penggunaan listrik dan air berkurang," kata Dodi. Selain itu, DPRD Jabar juga akan menghentikan langganan internet berbayar dan memaksimalkan jaringan yang disediakan oleh Kominfo, menunjukkan langkah proaktif dalam menekan biaya rutin.
Meskipun ada perubahan dalam pola kerja, Dodi menekankan bahwa uji coba efisiensi ini akan dilakukan bertahap. Hal ini bertujuan agar pegawai terbiasa dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja kelembagaan. Sekretariat DPRD Jabar berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, termasuk pelayanan administrasi dan dukungan, tetap berjalan optimal.
Target dan Komitmen Kualitas Pelayanan
Sekretariat DPRD Jawa Barat memiliki target yang jelas terkait penghematan anggaran, khususnya pada biaya operasional listrik. Mereka berupaya keras untuk menurunkan biaya listrik bulanan dari rata-rata Rp120 juta menjadi di bawah Rp70 juta pada tahun 2026. Target ambisius ini menunjukkan keseriusan dalam mengelola keuangan secara lebih efisien.
Dodi Sukmayana menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengorbankan kualitas kerja atau pelayanan. "Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," katanya. Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Langkah-langkah penghematan ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif dan inovatif di lingkungan DPRD Jabar. "Efisiensi bukan berarti tidak efektif. Kami tetap harus maksimal dalam pelayanan," tutur Dodi. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Jawa Barat siap menghadapi tantangan fiskal dengan strategi yang matang dan fokus pada keberlanjutan kinerja.
Sumber: AntaraNews