VIDEO: Putusan MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil "Harus Mundur!"

Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.

Sesuai aturan hakim MK tak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik

Arsul Sani melepas berbagai jabatannya sebelum dilantik menjadi Hakim MK.

Arsul Sani melepas berbagai jabatannya sebelum dilantik menjadi Hakim MK.

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024

Arsul Sani menggantikan Wahiduddin Adams yang akan memasuki masa pensiun.

Kedua pasal itu dapat mengeliminir keharusan para terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara untuk bisa nyaleg.

Mahfud MD menyebut keputusan MK terkait batas usia Capres Cawapres bersifat mengikat.

Majelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.

Mahkamah Konstitusi kembali menerima uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Pemil