VIDEO: Nusron Curhat Dihadang Pendemo Usai Batalkan SHM Pagar Laut di Desa Kohod

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku bahwa dirinya kaget saat laut dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembatalan 50 SHGB/SHM di Desa tersebut dilakukan setelah adanya polemik pagar laut di wilayah Pantai Utara Tangerang, Banten.

Pembatalan 50 SHGB/SHM di Desa tersebut dilakukan setelah adanya polemik pagar laut di wilayah Pantai Utara Tangerang, Banten.

Dia menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada 2021 saat program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten dibatalkan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Desa Urip Jaya, Bekasi.

PSI berharap temuan kasus pagar di Tangerang menjadi yang terakhir.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi klarifikasi terkait pihaknya membatalkan pencabutan SHGB milik Sugianto Kusuma atau Aguan di area pagar laut Tangerang.

Nusron menegaskan bahwa lahan yang dulunya merupakan empang kini sudah tidak ada secara fisik. Dengan demikian, hak guna bangunannya juga telah hilang.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Dia juga menunjukkan denah perairan yang telah bersertifikat kepada awak media.

Sebelum dimohonkan dan dilakukan pengukuran oleh kantor ATR/BPN, terlebih dahulu diajukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).