LIVE

Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

revisi uu kuhap
Wakil Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman. (@ 2024 merdeka.com)

Komisi III DPR telah mengusulkan Revisi Undang-Undang (UU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rencana perubahan beleid juga sudah disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Saya sudah tanda tangan sebagai Prolegnas Prioritas 2025 kepada Baleg," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Habiburokhman mengatakan, pihaknya sudah meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk merumuskan beserta dengan naskah akademik revisi. Dia berharap proses bisa dimulai akhir tahun 2024.

"Diharapkan akhir tahun ini Komisi III DPR RI ini dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menambahkan, nantinya saat penyusunan revisi UU KUHAP semua pihak akan dilibatkan. Termasuk kelompok masyarakat sipil.

"Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, Komisi III dapat meminta masukan dari berbagai pihak termasuk The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)," ujar Habiburokhman.

Artikel ini ditulis oleh
Editor LIa Harahap
D
Reporter Delvira Hutabarat
Pimpinan DPR Ungkap Urgensi Revisi KUHAP, Ini Sederet Pertimbangannya

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP sangat urgen untuk dilakukan

revisi KUHAP
Surati Komisi III, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Perhatikan Poin Krusial Pembaruan KUHAP

Selain kepada Komisi III DPR RI, surat terbuka ini juga dikirimkan kepada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

kuhap
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP

Amzulian mengutarakan, KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan.

Komisi Yudisial
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP

Amzulian mengutarakan, KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan.

Komisi Yudisial
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

perppu md3
VIDEO: RUU KUHAP, DPR Tegas Minta Polisi Wajib Ada CCTV saat Pemeriksaan & Cegah Penganiayaan

Dia menekankan RUU KUHAP akan memaksimalkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian suatu perkara.

Berita Update
Paripurna Terakhir, RUU MK Hingga RUU PPRT Dibahas Anggota DPR Periode 2024-2029

Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 diikuti 271 anggota dewan, dan empat pimpinan DPR.

ruu mk
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

RUU Pilkada
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

RUU Perampasan Aset
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Tax Amnesty
VIDEO: Kejutan Komisi III Aturan Baru RUU KUHAP, Hukuman Penghinaan Presiden Hingga Kekerasan Polisi

Habiburokhman, mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restorative justice (RJ)

RevisiKUHAP