Program Revitalisasi Sekolah 2026 Berlanjut, Mendikdasmen Siapkan Anggaran Triliunan

Anggaran Besar untuk Revitalisasi Pendidikan 2026

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran yang signifikan untuk Program Revitalisasi Sekolah 2026. Anggaran sebesar Rp14 triliun telah disiapkan untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan di berbagai pelosok negeri. Ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam memastikan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung proses belajar mengajar.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah mengusulkan tambahan anggaran yang ambisius untuk memperluas jangkauan program ini. Usulan tersebut menargetkan penambahan 60 ribu satuan pendidikan yang akan direvitalisasi. Jika disetujui, total sekolah yang akan mendapatkan manfaat dari program ini bisa melampaui angka 70 ribu, menunjukkan skala prioritas yang tinggi terhadap sektor pendidikan.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa berbagai kebijakan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan. Ia juga membantah anggapan adanya pengurangan anggaran pendidikan, justru menyatakan bahwa anggaran pendidikan ditingkatkan untuk mendukung program prioritas dan penguatan karakter peserta didik.

Digitalisasi Pembelajaran dengan Interactive Flat Panel (IFP)

Dalam upaya mendukung digitalisasi pendidikan, pemerintah merencanakan penambahan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) pada tahun 2026. Jumlah IFP yang dialokasikan akan ditingkatkan menjadi dua hingga tiga unit per satuan pendidikan, meningkat signifikan dari alokasi tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi pembelajaran berbasis digital.

Interactive Flat Panel (IFP) adalah layar sentuh berukuran besar dengan resolusi tinggi (4K) yang multifungsi. Perangkat ini dapat berfungsi sebagai papan tulis digital, proyektor, dan komputer all-in-one, memungkinkan pengguna untuk menulis, berkolaborasi, dan berbagi layar secara nirkabel. IFP sangat relevan untuk ruang kelas modern dan rapat interaktif, mendukung metode pembelajaran yang lebih dinamis.

Di Kabupaten Banyumas, seluruh satuan pendidikan telah menerima bantuan perangkat digital berupa IFP. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, merinci bahwa 806 SD dan 169 SMP di Banyumas telah menerima masing-masing satu unit IFP lengkap dengan perangkat pendukung pembelajaran. Distribusi ini bertujuan untuk mendukung transformasi pembelajaran berbasis digital di daerah tersebut.

Peningkatan Dukungan bagi Siswa dan Guru Honorer

Pemerintah juga memberikan perhatian serius pada peningkatan kesejahteraan siswa dan tenaga pendidik melalui berbagai program. Jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ditingkatkan secara signifikan menjadi sekitar 19,6 juta siswa, mencakup jenjang SD hingga SMA. Ini merupakan langkah untuk memastikan lebih banyak siswa mendapatkan akses pendidikan tanpa terhalang biaya.

Terobosan penting lainnya adalah untuk pertama kalinya bantuan PIP diberikan kepada sekitar 888 ribu siswa taman kanak-kanak. Kebijakan ini menunjukkan perluasan jangkauan program bantuan pendidikan sejak usia dini, memberikan fondasi yang lebih kuat bagi generasi mendatang.

Selain itu, pemerintah juga menaikkan insentif guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Insentif ini disalurkan langsung kepada penerima, sebagai bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang memiliki peran vital dalam mencerdaskan bangsa. Kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi para guru honorer untuk terus memberikan yang terbaik.

Fokus pada Karakter dan Literasi Digital Anak

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pembentukan budaya sekolah yang aman, sehat, bersih, dan nyaman melalui pendekatan humanis dan partisipatif. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada penguatan karakter dan penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) bagi peserta didik.

Ia juga menyoroti dampak negatif penggunaan teknologi digital secara berlebihan pada anak, seperti menurunnya konsentrasi hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental. Hal ini menjadi perhatian serius yang memerlukan tindakan preventif dan edukatif di lingkungan sekolah dan keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun serta penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi mereka dari potensi risiko negatif.

Prioritas Revitalisasi dan Kondisi di Banyumas

Prioritas Program Revitalisasi Sekolah 2026 difokuskan pada beberapa kategori sekolah yang membutuhkan perhatian khusus. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa revitalisasi akan diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi rusak berat. Prioritas ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur pendidikan di wilayah yang paling membutuhkan.

Di Kabupaten Banyumas, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Amrin Ma’ruf melaporkan bahwa pihaknya telah mengusulkan 140 satuan pendidikan melalui skema reguler berbasis data pokok pendidikan (Dapodik). Selain itu, Banyumas juga memperoleh alokasi revitalisasi untuk 12 satuan pendidikan yang terdampak bencana, dengan sebagian di antaranya telah memasuki tahap perjanjian kerja sama dan mulai dibangun pada tahun ini.

Total kebutuhan perbaikan di Banyumas mencapai sekitar 165 satuan pendidikan dengan kondisi rusak sedang hingga berat, terutama pada jenjang SD dan SMP. Untuk program revitalisasi tahun 2025 yang telah diresmikan, tercatat sebanyak 13 satuan pendidikan di Banyumas, terdiri atas enam SD dan tujuh SMP, telah menerima manfaat dari program ini.

Sumber: AntaraNews