Prabowo Luncurkan e-Katalog Versi 6.0, Tekan Biaya Pengadaan Barang Hingga 30 Persen
E-katalog versi terbaru ini dapat menurunkan biaya administrasi hingga 50 persen.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prabowo menekankan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah wajib menggunakan e-katalog versi 6.0 mulai 1 Januari 2025.
"Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi efisiensi kecepatan seluruh transaksi. Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025," jelas Prabowo dalam acara penyerahab Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).
Dia mengatakan, e-katalog versi 6.0 dapat menekan biaya pengadaan barang dan jasa hingga 30 persen. Tak hanya itu, kata Prabowo, e-katalog versi terbaru ini dapat menurunkan biaya administrasi hingga 50 persen.
"Katalog versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30 persen biaya pengadaan. Menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40 persen sampai 50 persen," ujarnya.
Kurangi Ketidakefisiensi Ekonomi Indonesia.
Prabowo menyampaikan skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini berada di angka 6,33, lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Hal ini, kata dia, menandakan bahwa ekonomi Indonesia tak efisien dibandingkan negara tetangga.
"Dalam pendirian ekonomi kita ada suatu tolak ukur yang disebut ICOR. ICOR kita dinilai angkanya 6, ICOR beberapa tetangga kita icornya 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita, bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen," jelas Prabowo.
Dia mengapresiasi keberhasilan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan jajarannya yang berhasil membuat e-katalog versi 6.0. Prabowo berharap keberadaan e-catalog versi 6.0 ini dapat mengurangi ketidakefisiensi ekonomi Indonesia.
"Terima kasih sekali lagi pada semua unsur, marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya, antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur dan penggunaan teknologi, tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum," pungkas Prabowo.