Menteri Nusron Bakal Cari Jalan Tengah Sengketa Tanah di Cilincing dan Plumpang
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid siapkan solusi tanah BMD DKI di Cilincing dan Plumpang lewat skema HGB di atas HPL.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan pemerintah tengah menyiapkan solusi kompromi terkait tanah Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah lama ditempati masyarakat.
Menurut Nusron, sejumlah lahan yang menjadi perhatian berada di kawasan Cilincing hingga Plumpang. Penyelesaiannya disebut sebagai pekerjaan bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pekerjaan rumah (PR) masih ada yang lain, yaitu selanjutnya kita menyelesaikan tanah-tanah Barang Milik Daerah (BMD), tanah-tanah Provinsi DKI Jakarta yang sudah telanjur puluhan tahun diduduki masyarakat,” kata Nusron di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Skema HGB di Atas HPL Disiapkan
Nusron menjelaskan pemerintah telah menyiapkan opsi penyelesaian untuk tanah BMD di Cilincing. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).
“Sehingga aset negaranya tidak hilang, tetapi masyarakat tidak perlu diusir,” ujar Nusron.
Ia menuturkan pendekatan tersebut dipilih untuk menjaga aset negara sekaligus menghindari dampak sosial apabila warga yang telah lama tinggal di lokasi harus direlokasi.
“Karena kalau sudah telanjur diduduki, repotnya adalah kalau nanti dihibahkan, Pak Pramono Anung dan saya suatu hari bisa diperiksa oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Tapi kalau kemudian diusir, isu kemanusiaannya menjadi luar biasa. Karena itu, jalan tengahnya adalah HGB di atas HPL,” katanya.
Fokus Penataan Kawasan Plumpang
Selain Cilincing, Nusron menyebut kawasan Plumpang juga menjadi prioritas penyelesaian karena terkait rencana penataan buffer zone untuk penyimpanan bahan bakar milik Pertamina.
“Nah, tinggal nanti ini isu Plumpang; bagaimana kita terbitkan HGB di atas HPL atau ada solusi lain, karena itu akan dijadikan buffer zone untuk kepentingan storage (penyimpanan) dari Pertamina. Ini isu yang sangat luar biasa. Ini PR kami bersama dengan Pak Gubernur DKI,” ucapnya.
Pemerintah akan melanjutkan pembahasan bersama Pemprov DKI Jakarta untuk menentukan skema penyelesaian tanah BMD di wilayah tersebut.