Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menginstruksikan validasi lahan di kawasan IKN untuk menghindari konflik sosial dan memastikan hak kepemilikan warga terlindungi dari dampak pembangunan.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara mulai memproses penyelesaian hak warga terdampak PSN IKN tahap dua. Ini detail penting Reforma Agraria Penajam.

Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.

Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.

Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.

Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan

"Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," kata AHY.

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.

AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.

Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.

Otorita IKN turut memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan pendampingan bagi investor, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan kesiapan infrastruktur dasar terus dipacu, seiring penyediaan pelayanan dasar bagi ASN dan keluarga.

Ketua OIKN, Mochamad Basuki Hadimuljono sendiri secara langsung memaparkan progres pembangunan IKN kepada Prabowo dalam momen peninjauan.

Troy menyampaikan, pihaknya menyiapkan fasilitas umum di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, seperti toilet, musala, dan tempat sampah.

Penerapan jalur terbatas ini beroperasi pada pukul 06.00–18.00 Wita, diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I (non-bus dan non-truk).

Proyek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan OIKN dan menyediakan fasilitas representatif bagi pelayanan publik di kawasan inti.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajak masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam program "Jejak Hijau IKN" dengan menanam pohon sambil berlibur, sebuah inisiatif peduli lingkungan yang berlangsung saat libur Paskah.

Basuki menjelaskan, angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan skema pemindahan bertahap yang telah disusun pemerintah.

Basuki menegaskan, dari sisi infrastruktur, gedung yang akan digunakan oleh orang nomor dua di Indonesia tersebut sudah rampung sepenuhnya.

Libur Idul Fitri 2026 membawa berkah bagi pelaku UMKM di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Peningkatan Omset UMKM IKN signifikan hingga puluhan juta rupiah per hari, didorong lonjakan pengunjung.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menjalin komunikasi intensif dengan Otorita IKN terkait penataan wilayah IKN sebagai daerah penyangga utama, memastikan kejelasan batas administrasi dan dukungan pembangunan.

Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat lonjakan Kunjungan IKN hingga lebih dari 143 ribu orang selama musim libur Lebaran, didukung fasilitas yang semakin lengkap dan beragam.