Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menginstruksikan validasi lahan di kawasan IKN untuk menghindari konflik sosial dan memastikan hak kepemilikan warga terlindungi dari dampak pembangunan.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara mulai memproses penyelesaian hak warga terdampak PSN IKN tahap dua. Ini detail penting Reforma Agraria Penajam.

Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.

Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.

Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.

Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan

"Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," kata AHY.

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.

AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.

Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Otorita IKN turut memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan pendampingan bagi investor, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan kesiapan infrastruktur dasar terus dipacu, seiring penyediaan pelayanan dasar bagi ASN dan keluarga.

Ketua OIKN, Mochamad Basuki Hadimuljono sendiri secara langsung memaparkan progres pembangunan IKN kepada Prabowo dalam momen peninjauan.

Troy menyampaikan, pihaknya menyiapkan fasilitas umum di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, seperti toilet, musala, dan tempat sampah.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Otorita IKN bersama Perbanas menggalakkan Penanaman Pohon IKN dengan menanam 1.153 pohon di RTH Embung H KIPP IKN, menegaskan komitmen pembangunan ibu kota yang selaras alam.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) sukses melampaui target pembangunan Progres Jalan IKN Kawasan Kompleks Yudikatif, kini mencapai 19,35 persen. Simak detail inovasi dan komitmen WIKA dalam mewujudkan infrastruktur strategis ini.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkolaborasi dengan Komunitas Balikpapan Reptil Eksotik (Barekso) menyelenggarakan Pameran Reptil IKN dan mamalia eksotis di Nusantara Park, memberikan hiburan sekaligus edukasi menarik bagi pengunjung.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Otorita IKN menggelar program "Jejak Hijau IKN" dengan mengajak pengunjung menanam 150 bibit pohon endemik Kalimantan, memperkuat ekosistem hutan hujan tropis dan mewujudkan kota hutan.