Mendagri: Dukcapil Jantung Data Nasional, Infrastuktur Harus Diperkuat
Ia meminta penguatan sistem digital layanan Dukcapil agar semakin andal dan aman dalam mendukung transformasi digital nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pentingnya posisi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai jantung data kependudukan nasional.
Ia meminta penguatan sistem digital layanan Dukcapil agar semakin andal dan aman dalam mendukung transformasi digital nasional.
“Dukcapil ini memang jantung, jantung data yang paling basic, dan mungkin paling lengkap se-Indonesia. Dan itu digunakan oleh semua, banyak sekali, baik pemerintah maupun swasta,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (19/5).
Tito menekankan, identitas kependudukan digital (IKD) merupakan salah satu komponen utama dari Digital Public Infrastructure (DPI), yang mendukung pelayanan digital sektor publik dan swasta. Bersama dengan data sharing dan digital payments, IKD menjadi tulang punggung infrastruktur digital nasional yang aman dan efisien.
Melalui IKD, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas di dunia digital dengan aman dan berbasis persetujuan pemilik data.
Oleh karena itu, Tito meminta infrastruktur digital Dukcapil terus diperkuat, termasuk kapasitas penyimpanan data, bandwidth, server, dan sistem cadangan (backup storage).
Sehingga ketika terjadi persoalan data, hal tersebut dapat segera dimitigasi. Tito juga meminta agar kapasitas petugas yang berperan dalam menginput data kependudukan di daerah terus ditingkatkan.
Soroti Pejabat Dinas Dukcapil
Pasalnya, peran mereka sangat penting dalam memperbarui data kependudukan, mulai dari data kematian, kelahiran, perpindahan alamat, hingga status pernikahan.
Tito menambahkan, posisi Dinas Dukcapil di daerah bersifat semi vertikal. Artinya, keberadaannya berada di bawah struktur pemerintahan daerah, namun pembinaan teknis serta pengangkatannya ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri.
Dirinya menyebut kebijakan tersebut bertujuan menjaga agar Dinas Dukcapil memiliki komunitas tersendiri yang solid. Hal ini tidak lepas dari peran penting mereka dalam mengelola data kependudukan di daerah. Posisi tersebut perlu diisi oleh figur yang tidak hanya memahami keterampilan manajerial, tetapi juga teknis.
Lebih lanjut, Tito meminta jajaran Ditjen Dukcapil untuk lebih maksimal dalam mendorong peningkatan perekaman KTP-el. Langkah ini agar data masyarakat dapat terekam dalam sistem dan memperoleh pelayanan administrasi dari negara.
“Saya minta jajaran Dukcapil, tolong Pak Teguh lebih proaktif, untuk lebih agresif mengejar masyarakat-masyarakat yang belum terdata dalam layanan jemput bola Dukcapil,” pungkasnya.