Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya dalam membangun fondasi kuat Transformasi Digital IKN demi layanan warga yang modern dan efisien, menjadikan IKN kota pintar berteknologi mutakhir.

INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.

INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.

Masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.

Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

Layanan SPBE sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Kominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

TelkomGroup raih tiga penghargaan konektivitas digital 2026, perkuat jaringan dan akses internet hingga wilayah 3T di Indonesia.

Menurutnya, penguatan literasi hukum dan politik menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak mudah terjebak dalam narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Perusahaan ekspansi ke Malaysia, dengan peluncuran Tales Asia, yang merupakan agensi kreatif full-service yang berbasis di Kuala Lumpur.

Kebijakan PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran aktif orang tua dan masyarakat.

Psikolog anak menegaskan PP Tunas Perlindungan Anak yang berlaku 28 Maret 2026 butuh dukungan orang tua agar efektif membatasi paparan digital berisiko bagi anak dan mencegah dampak negatif gawai.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.

Masalah data kepegawaian menjadi fokus Abdullah Azwar Anas saat pertama kali menjadi menteri.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Perpindahan ASN ini belum bisa terealisasi lantaran Presiden Jokowi meminta hunian, perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan lebih dulu.

Kementerian PANRB akan memberikan tunjangan pionir bagi PNS yang akan pindah pertama ke IKN.

Anas bilang saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses pendaftaran untuk fresh graduate pada seleksi CPNS sambil menyelesaikan pendataan yang ada.

Menteri Anas memperkirakan rekrutmen PPPK akan dimulai September 2024.