Keras! DPRD Jabar Beri Respons Tegas soal Garut Tetapkan KLB Keracunan MBG
Pelaksanaan MBG perlu betul-betul dipantau secara seksama.
Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah terjadi keracunan massal yang diduga akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh para siswa. Sebanyak 147 siswa dilaporkan mendapatkan perawatan medis akibat insiden tersebut.
Merespons kejadian tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG perlu betul-betul dipantau secara seksama. Apalagi, sebelum di Garut, kasus keracunan massal yang berujung penetapan status KLB juga terjadi di Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang kini telah dicabut.
“Bupati kemarin penetapannya, itu kejadian luar biasa. Terus minta SPPG, ditutup. Padahal kan kejadiannya jauh lebih gak siap di Cipongkor ya? Kalau saya sih melihat harus dimonitor lebih saksama ya, lebih ketat,” kata dia saat dihubungi wartawan, pada Rabu (1/10).
Ia sendiri berpandangan bahwa pada dasarnya, pelaksanaan MBG telah diatur menurut standar operasionalnya. Pengawasan yang ketat, bertujuan guna memastikan seluruh rantai produksi MBG hingga distribusinya ke penerima manfaat, yaitu siswa di sekolah berjalan dengan baik.
Dengan begitu, harapannya fenomena keracunan massal terkait MBG tidak terulang.
“Sehingga kualitas dari makanan, gitu. Kualitas dari makanan betul-betul teruji, gitu. Karena saya yakin MBG hadir, sudah dengan prosedural, dengan SOP, yang memang betul-betul harus dijalankan. Sekarang sejauh mana kita berjalan di beberapa tempat, gitu. Untuk tidak terjadi lagi model-model kejadian seperti ini,” ucapnya.
Terkait Jawa Barat sebagai wilayah dengan angka korban keracunan MBG tertinggi ketimbang wilayah lain, Zaini enggak berspekulasi tentang penyebabnya. Kendati begitu, ia tak memungkiri terkait informasi tersebut.
“Saya tidak mau menduga-duga seperti apa ya. Tapi yang pasti, kan kalau menduga gak bagus juga,” katanya.
“Tapi juga cuma enggak Jawa Barat aja itu. Di Jawa Timur juga terjadi, di Jawa Timur juga gitu. Cuma memang tidak sebanyak mungkin di daerah-daerah lain,” kata dia.
Di sisi lain, ia pun menyorot soal kekhawatiran yang merebak di kalangan orang tua dan siswa sehubung dengan banyak kasus dugaan keracunan MBG belakangan.
Terkait ini, ia bilang bahwa pemerintah baik di daerah maupun pusat telah mengambil langkah guna melakukan evaluasi serius. Di antaranya, berkonsolidasi dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan sajian MBG yang didistribusikan kepada penerima manfaat dalam kondisi betul-betul baik.
Dalam hal ini, ia pun menyinggung mulai dari alat produksi hingga jarak tiap-tiap dapur SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Jarak yang kelewat jauh, dinilai dapat menambah waktu pendistribusian.
“Termasuk jangkauan. Di daerah-daerah ini jangkauan-jangkauan daerah itu bisa jadi karena bahan bakunya jauh didapatkan sehingga stok bisa jadi lebih banyak. Itu adalah daerah yang terpencil, jauh, atau mengirimkan makanannya dari mulai memasak sampai ke makan ke anak-anak jam 9-10 itu dianggap terlalu lama,” kata dia.
Zaini pun turut menyoal rencana adanya guru di sekolah yang menjadi penanggung jawab MBG dengan intensif Rp100 ribu. Ia bilang tak menampik bahwa guru pada dasarnya mesti terlibat aktif dengan segala kegiatan di sekolah, termasuk MBG.
Namun, ia berpandangan kurang tepat bila keterlibatannya dalam MBG terinstitusikan. Ia menilai itu mereduksi peran guru.
“Bukankah dana pendidikan hari ini sudah banyak tersedot ke MBG, kemudian dananya tidak ada yang nyampe ke guru, tapi pas bagian ayam gak racunan gitu guru dapet anggaran jadi konyol gitu. Mereduksi makna guru kalau kata saya,” katanya.