Saat Jokowi kejar swasembada pangan, cangkul diimpor dari China

Bertepatan dengan Hari Pangan Se-dunia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau langsung lokasi panen raya padi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengatakan hasil produksi padi di Boyolali pada tahun 2016 meningkat tajam dibanding tahun 2015.

"Melihat hasil dari Inpari 32 yang biasanya kita rata-rata itu hanya 5 sampai 5,5 ton per hektar, Inpari 32 kini bisa sampai 10 sampai 11 ton. Artinya hampir 2 kali lipat hasil yang sudah dicoba di Boyolali ini," ungkap Jokowi saat memberikan keterangan pers, di Boyolali, Sabtu (29/10).

Meningkatnya hasil produksi ini, Jokowi memastikan stok beras nasional tersedia hingga Mei 2017 dan tidak akan ada impor. "Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor."

Menurut Jokowi, peningkatan hasil produksi di Boyolali disebabkan dua hal. "Karena memang, pertama tahun ini air melimpah. Kedua, penggunaan benih-benih unggul memberi hasil yang baik," jelasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, persediaan atau stok beras pada September hingga Oktober 2016 mencapai 1,9 juta ton. Angka ini meningkat jauh dari tahun sebelumnya yakni 1,3 juta ton. "Artinya peningkatan memang sangat drastis sekali," ujar dia.

Kendati sudah mengalami perubahan signifikan dalam produksi, Jokowi mengaku belum berencana mengekspor padi.

"Saya kira lebih baik kita memperbesar stok dulu baru kita berbicara ke arah ekspor. Meskipun ekspor untuk kualitas-kualitas saya kira sudah setiap tahun dimulai. Sejak tahun lalu," tuntasnya.

Tak hanya beras, Jokowi juga berambisi menghentikan impor jagung pada 2018 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi kemudian meninjau Pameran Gelar Inovasi Teknologi peternakan dan pangan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di lokasi ini, Jokowi mengatakan ada tiga kunci dalam memproduksi jagung tongkol.

"Kuncinya ada di benih," ujar Jokowi di Boyolali, Sabtu (29/10).

Menurut Jokowi, petani harus menggunakan benih yang berkualitas dalam memproduksi jagung tongkol. Sebab, benih yang berkualitas mampu menghasilkan pangan yang berkualitas dengan jumlah yang banyak. Selain benih, kunci menghasilkan produksi jagung tongkol adalah ketersediaan air yang cukup.

Kunci ketiga menurut Jokowi yakni mekanisme pengolahan benih maupun pengolahan lahan pasca panen. Jokowi menyarankan, petani tidak membiarkan lahan kosong setelah panen berlangsung.

"Setelah panen, detik itu juga langsung ditanam. Ini kalau dikerjakan secara terus menerus saya kira akan semakin bagus," kata dia.

Berkat produksi jagung tongkol dalam negeri yang semakin membaik, mantan Wali Kota Solo ini memastikan pemerintah tidak akan mengimpor jagung pada tahun 2018. Meski demikian, Jokowi mengakui pemerintah masih mengimpor jagung pada tahun 2016 namun dengan jumlah yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

"Untuk jagung, kita masih kekurangan, masih impor (2016). 2018, pak Menteri Pertanian sudah ada peta jalannya, harus setop (mengimpor)," ucap Jokowi.

Di saat Jokowi fokus pada produksi pangan dalam negeri, Indonesia ternyata mengimpor cangkul dari China. Alat sederhana untuk pertanian telah masuk ke Indonesia.

Pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tercatat mengimpor cangkul dari China. Cangkul impor ini masuk melalui Medan pada Agustus lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Syailendra mengatakan, pihaknya telah mendapat izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). kemendag telah memberi penunjukan PT PII sebagai importir cangkul resmi.

"Agustus cangkul dari China sudah masuk, masuknya ke Medan. Kalau tidak salah kita dapat izin impor cangkul sampai Desember, sudah dapat izin kemendag," ucap Syailendra ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Sabtu (29/10).

Menurutnya, impor cangkul perlu dilakukan untuk menekan peredaran cangkul impor ilegal. Kebutuhan cangkul dalam negeri memang cukup tinggi. Namun demikian, Syailendra tidak menyebut berapa banyak cangkul yang akan diimpor secara resmi.

"Kita ada surat persetujuan impor dari Kemendag. Terus terang kita untuk selama ini ilegal banyak masuk. Sedangkan kita sesuai nawacita Pak Jokowi mau memberantas barang ilegal. survei di lapangan banyak alat pertanian impor tapi ini izin dari mana, tidak tahu," katanya.

Saat ini, PT PPI telah mendapat izin impor cangkul dari China dan Vietnam. Namun, perusahaan pelat merah ini baru mendatangkan dari China saja.

"Soal izin dari Vietnam dan china, tapi kita dari Vietnam belum pernah masukin. baru masuk dari China."

Kebijakan pemerintah ini mengundang banyak kecaman. Importasi cangkul dinilai merendahkan martabat bangsa

Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) menilai importasi cangkul sebagai penghinaan bagi Bangsa Indonesia. Sekjen Humanika Syaroni mengatakan dibukanya keran importasi cangkul sama saja memukul pembuat cangkul dalam negeri.

"Pemerintah yang seharusnya melindungi keberlangsungan usaha kecil ternyata telah membuat kebijakan yang bisa membunuh keberadaan usaha rakyat," ujar Syaroni dalam keterangan pers diterima merdeka.com, Sabtu (29/10).

Tak hanya itu, Syaroni merasa heran di mana letak kesulitan dalam memproduksi cangkul sehingga pemerintah membuka keran impor.

"Impor tersebut sangat tidak masuk akal karena di mana letak sulitnya memproduksi cangkul sehingga harus mengimpornya dari China," tuturnya.

"Rasanya bangsa ini tidak kekurangan sumber daya manusia dan juga tidak kekurangan bahan baku untuk memproduksi cangkul. Sehingga kebijakan pemerintah mengimpor cangkul bisa dianggap menghinakan diri di hadapan bangsa-bangsa di dunia," tambah Syaroni.

Dalih bakal maraknya beredar cangkul ilegal pun dinilai Syaroni sebagai ketakutan yang tak masuk di akal. "Mestinya dalih akan beredarnya cangkul ilegal bisa diatasi dengan mengerahkan aparat terkait. Tidak boleh dalih tersebut dengan serta merta dijadikan pembenaran untuk melakukan impor cangkul," ujarnya.

Untuk itu, Syaroni mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. "Presiden Jokowi menggerakkan usaha rakyat untuk memproduksi cangkul secara massal sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi tanpa harus mengimpor dan mengevaluasi para pejabat yang terlibat dalam impor cangkul dari China."

YLKI juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor cangkul ini.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai impor cangkul yang dilakukan pemerintah bukan cara yang tepat untuk menekan peredaran cangkul ilegal. Impor cangkul ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah untuk memberdayakan industri kecil menengah (IKM).

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, impor cangkul dari China adalah kebijakan menyedihkan yang perlu dihentikan. Menurutnya, pemerintah tidak menghargai para produsen cangkul dalam negeri.

"(Impor) Itu tragis. Itu harus dihentikan. Kita bisa memproduksi cangkul kok. Itu pelecehan terhadap petani kita dan juga produksi dalam negeri," ujarnya kepada merdeka.com di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/10).

"Apa yang ilegal? Justru seharusnya pemerintah memberdayakan industri kecil untuk membuat cangkul," tambahnya.

Tulus menilai pemerintah terlalu menggampangkan solusi permasalahan dengan impor. Padahal, pemerintah sebenarnya bisa memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kualitasnya tidak kalah jauh dibanding harus melakukan impor yang tidak banyak memberi penerimaan bagi dalam negeri.

"Semua daerah pedesaan bisa membuat cangkul. Persoalannya pemerintah menggampangkan lalu impor. Justru pemerintah tidak melihat pemberdayaan UKM," tandasnya.