Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kenaikan penyaluran bantuan sosial (dana bansos). Berdasarkan catatan, hingga 28 Februari 2019 bansos mencapai sebesar Rp 23,6 triliun. Angka tersebut mencapai 24,31 persen dari total target APBN sebesar Rp 102 triliun tahun ini.

Kenaikan penyaluran dana bansos pemerintah ini juga turut diikuti dengan naiknya total utang pemerintah pusat yang hingga Februari 2019 tembus Rp 4.566,26 triliun. Angka tersebut naik dibanding posisi utang pada posisi Januari 2019 yang mencapai Rp 4.498,6 triliun juga lebih tinggi dibanding posisi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,80.

Lantas apakah kenaikan utang pemerintah ini berkaitan dengan naiknya anggaran bansos tahun ini?

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani menyatakan, besaran utang pemerintah yang mencapai sebesar Rp 4.566 triliun merupakan murni untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Sementara, bansos sudah dianggarkan dalam APBN yang diambil dari penerimaan negara seperti pajak.

Maka dari itu, Kemenkeu memastikan utang yang dilakukan pemerintah tidak berkaitan untuk pembiayaan bansos. "Jadi hal itu tidak terkait," kata Askolani saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/3).

Sementara tingginya penyaluran bansos juga mutlak digunakan untuk program pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam APBN dalam membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Di mana, dalam 5 tahun terakhir secara konsisten pemerintah juga terus memperbaiki target sasaran penerima bansos.

Askolani menjelaskan, tingginya utang pemerintah di awal tahun ini juga sesuai dengan ketentuan di UU APBN 2019. Di mana, penarikan utang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi pasar dan fleksibilitas pengelolaan pembiayaan APBN 2019.

Sedangkan, penyaluran bansos sendiri disebabkan oleh pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dengan indeks bantuan yang meningkat pada komponen kesehatan dan pendidikan. Tingginya realisasi tersebut juga untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

"Dari kebijakan bansos yang konsisten dan terus melakukan perbaikan serta peningkatan manfaat maka hasilnya nyata terlihat dalam tahun 2018 jumlah penduduk miskin untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bisa turun di bawah 10 persen menuju ke 9,66 persen dan diperkirakan akan lebih turun lagi di tahun 2019," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan dana bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat di 2019 tidak berkaitan dengan pemilu. Program tersebut, lanjutnya, merupakan upaya pemerintah menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).