Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah banyak menghemat anggaran setelah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas negara. Salah satunya melalui implementasi New Way Of Working (NWOW) dan menuntut pengelolaan anggaran sesuai prinsip value for money.

"Kami mencapai Rp 612,45 miliar efisiensi belanja birokrasi untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 karena kita mengadaptasi mengubah cara kerja ini, ini karena tadi new way of working dan pengendalian belanja birokrasi," kata Sri Mulyani dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Kamis (9/6).

Banyaknya rapat yang dilakukan secara daring atau online mampu memangkas anggaran belanja. Berbagai rapat yang semula dilakukan secara fisik, kini bisa dilakukan dengan menggunakan software yang kolaboratif. Bahkan Kementerian Keuangan dapat melakukan efisiensi hingga mencapai Rp 161,7 miliar pada belanja untuk software, penggunaan media, dan efisiensi anggaran.

Implementasi aplikasi NADINE (Naskah Dinas Elektronik) di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kebutuhan supplies, ATK, serta biaya pengiriman surat dinas/pos. Untuk belanja TIK dengan dilakukan konsolidasi dan merancang kembali sistem perencanaan penganggaran.

Konsolidasi dari perangkat TIK di seluruh unit eselon I dari mulai pengadaan dan yang lain-lain menyebabkan kemampuan margin dan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih kompetitif. "Konsolidasi belanja TIK di tingkat Kementerian Keuangan menghasilkan optimalisasi anggaran hingga mencapai mendekati Rp 70 miliar," imbuhnya.

Selain itu, penggunaan aplikasi ini berdampak pada adanya efisiensi SDM/pegawai. Sehingga SDM yang sebelumnya melakukan pekerjaan administrasi persuratan dapat dioptimalisasikan untuk penyelesaian pekerjaan yang lebih strategis.

"Dari sisi anggaran, dengan adanya implementasi aplikasi NADINE ini terdapat efisiensi sebesar Rp 132,72 miliar," kata dia.

Adanya pandemi juga mendorong percepatan Implementasi ruang kerja masa depan di Kementerian Keuangan, yang berupa Activity Based Workplace (ABW), satellite office, flexible working space (FWS), dan flexible working arrangement (FWA). Pada awal implementasinya di tahun 2021, kebijakan ini berdampak positif terhadap efisiensi penggunaan ruang kerja dan penurunan kebutuhan sewa gedung kantor sebesar Rp 14,35 miliar.

Saat ini, pihaknya menggunakan sistem penggajian yang share service secara tersentralisasi. Tujuan sentralisasi dari gaji dan tukin yang dibayarkan akan mendapatkan pengelolaan belanja pegawai dan meminimalkan potensi kekurangan belanja pegawai di satker tertentu.

"Jadi ini semuanya based on database dari SDM di Kementerian Keuangan yang tersentralisasi di Sekretariat Jenderal untuk seluruh satker kita," kata dia.

Hal inilah yang menyebabkan efisiensi biaya pengelolaan belanja pegawai mencapai Rp 9,46 miliar. Sebab jumlah satuan kerja dan jumlah untuk mengurus pengajiannya menjadi sangat bisa diminimalisir.

Dia menambahkan Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan skala prioritas pengalokasian anggaran, khususnya belanja modal. Prioritas belanja modal lebih diarahkan pada pemenuhan TIK strategis, kontrak tahun jamak, serta belanja modal yang mendukung pelaksanaan tusi utama. Sehingga adanya kebijakan ini maka pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.