OJK beberkan pentingnya edukasi penyaluran bantuan non-tunai

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan pelatihan agen penyalur dan penerima Bantuan Sosial (Bansos) non-tunai di Makassar. Dalam pelatihan ini, OJK setidaknya mengundang 200 orang yang terdiri dari 100 agen penyalur dan yang lainnya keluarga penerima manfaat, pendamping dan lainnya.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S. Soetinon mengatakan, edukasi ini merupakan bagian dari dukungan OJK pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pilar I Edukasi Keuangan dan Pilar 4 Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah terkait penyaluran program bantuan sosial non-tunai.

"Edukasi kita lakukan agar penerima manfaat mau menyisihkan sedikit demi sedikit ditabung. Ini kita jelaskan ke agen penyalur dan pendamping," kata Titu di Makassar, Selasa (21/2).

Penyaluran Bansos non-tunai dilaksanakan pada Program Bantuan Pangan, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar yang akan diresmikan Presiden Jokowi akhir Februari ini. OJK melakukan edukasi pertama kali di Makssar ini.

"Ini edukasi banyak daerah dan tidak di 2017 saja, tapi seterusnya. Presiden ingin masyarakat bisa memanfaatkan bantuan lebih baik. Bisa ditukar bahan pokok, kepentingan sekolah sehingga pendidikan lebih baik," katanya.

Titu berharap, edukasi keuangan uang dilakukan ini bisa meningkatkan pemahaman agen penyalur Bansos, pendamping, keluarga penerima manfaat mengenai pengelolaan keuangan dan berbagai produk keuangan mikro seperti basic saving account (BSA) dan lainnya.

"Edukasi ini berjalan baik, untuk anak anak kita juga, sekaligus contoh mengelola uang yang baik. Keluarga penerima manfaat, ada yang betul betul butuh Bansos, ada yang sudah bisa mengelola uang. Nanti selanjutnya bisa punya usaha bisa dapat pembiayaan, tahap berikutnya," tegas Titu.

Tahun 2017 ini, OJK akan melaksanakan 30 program edukasi keuangan di 24 kota. Kegiatan ini mendorong peserta untuk melakukan edukasi dan pendampingan pengelolaan keuangan bagi keluarga penerima manfaat.

"Makassar kita pilih pertama karena indeks literasi keuangan Kota Makassar baru sebesar 28,36 persen dan berada di bawah rata-rata indeks literasi keuangan nasional yaitu di 29,66 persen."