Jadi sarang korupsi, Bulog harus segera dibubarkan

Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membubarkan Badan Usaha dan Logistik (Bulog).

Menurut Enny, Bulog selama ini rentan dengan praktik cari untung sendiri alias hanya menjadi sarang korupsi. Enny menyarankan pemerintah membentuk lembaga ketahanan pangan baru yang lebih independent.

"Untuk menjalankan peran lembaga buffer stock, harus lembaga yang tidak punya konflik kepentingan," ujar Enny dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5).

"Kita merekomendasikan bulog sekarang dibubarkan, membentuk kelembagaan, atau lembaga ketahanan pangan sekalian," tambahnya.

Enny menilai dengan dibubarkannya Bulog dan dibentuk Lembaga Ketahanan Pangan oleh Pemerintah diharapkan persaingan di pasar terjadi secara sehat. "Harus ada rekayasa kelembagaan, yang mampu perpanjangan tangan pemerintah. Menertibkan, pelaku ekonomi yang mendistorsi pasar," jelasnya.

Enny menilai kinerja Bulog selama ini telah gagal dalam menertibkan harga pasar. Ketika musim panen, petani tetap dirugikan dengan rendahnya harga beras. Pemerintah diminta intervensi ketika musim panen, namun ini tidak pernah dilakukan Bulog.

"Yang dibutuhkan ada sebagai lembaga untuk mengurangi market value. Kegagalan pasar di mana, di sisi produsen petani, ketika panen raya harga jatuh. Harus ada intervensi pemerintah ketika panen, harus ada instrumen untuk memandu harga. Kecuali harga yang diserap di atas perekonomian," tandas Enny.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mewacanakan pembubaran Badan Urusan Logistik (Bulog). Perusahaan BUMN ini dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan beras.

"Kalau menangani urusan kecil seperti mengurus beras dan membeli beras hasil panen dari petani saja tidak bisa, ya dibubarkan saja," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Semarang, seperti dilansir Antara, Kamis (16/4).

Tjahjo sendiri mengaku banyak menerima laporan dan melihat pemberitaan di media mengenai kinerja Bulog yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat di sektor pangan. Menurut dia, wacana pembubaran lembaga milik pemerintah ini merupakan opsi terakhir karena sebelumnya ada hal yang masih bisa dilakukan yaitu reformasi di jajaran Bulog.

"Saya yang meneriakkan pembubaran Bulog sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena Bulog cenderung berbisnis untuk mencari keuntungan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tegal Enthus Susmono juga mempertanyakan kinerja Bulog di semua tingkatan, khususnya mengenai berbagi hasil proses pengolahan dari padi menjadi beras.