Hanya jadi beban negara, PNS siap-siap pensiun dini
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) masih menyempurnakan program pensiun dini bagi Pegawai Negeri SIpil. Pensiun dini disiapkan untuk abdi negara yang tidak kompeten dan disebut hanya menjadi beban negara.
WamenPAN-RB, Eko Prasodjo mengatakan, pihaknya sudah membahas rencana peraturan pemerintah sebagai payung hukum kebijakan pensiun dini PNS. Namun diakuinya, aturan ini belum menyentuh secara mendalam program yang dijalankan.
"Itu kan harus dihitung berapa biayanya, siapa saja yang dipensiunkan dini, apakah pakai kuota/ketersediaan anggaran. RPP sudah dipersiapkan, nanti tinggal bicara dengan Kemenkeu," ucap Eko ketika ditemui di Hotel Borobudur, kemarin.
Kesiapan pensiun dini ini sekaligus menjadi persiapan menyambut pemerintahan Jokowi-JK yang kabarnya akan mengurangi biaya belanja pegawai. Jika memang biaya PNS dikurangi maka pensiun dini menjadi salah satu jalan keluarnya.
"Kita kan belum tahu apakah Jokowi akan memberikan kebijakan mengurangi belanja pegawai atau tidak," tegasnya.
Sebagai bagian dari penghematan anggaran negara, Eko juga menyebut telah menyiapkan mekanisme moratorium perekrutan PNS baru. Namun moratorium hanya dilakukan untuk posisi tertentu saja yang dilihat sudah mempunyai banyak pegawai.
"Dugaan saya bisa saja moratorium pegawai lagi atau minus growth jadi banyak yang pensiun sehingga kita butuh rekrut baru lagi. Ini tergantung, tapi saya lihat memikirkan bagaimana pegawai yang tidak kompeten dan tidak dibutuhkan untuk dikurangi. Karena ini jadi beban negara," tegasnya.
"Mungkin moratorium terbatas misalnya sejumlah formasi jabatan yang memang dibutuhkan tetap dibuka," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca SelengkapnyaPerwira TNI beri pesan mendalam ke anak buahnya yang akan masuk masa pensiun. Ternyata ada yang berencana jualan es dan bakso.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pegawai Negeri Langgar Netralitas Pemilu, Menpan RB Azwar Anas Minta KASN Bertindak
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah butuh talenta PNS yang cakap digital di IKN.
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya