Merdeka.com - Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sangat fokus membangun infrastruktur Tanah Air. Terbukti dengan kebijakannya yang mencabut subsidi BBM jenis Premium dan mengalihkan dananya untuk membangun infrastruktur.

Meski demikian, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah tak akan mampu memenuhi pendanaan seluruh proyek infrastruktur di Indonesia.

Total dana yang dibutuhkan membangun infrastruktur disebut mencapai Rp 5.500 triliun, dan pemerintah disebut hanya akan mampu membiayai 20 persen dari kebutuhan.

"Dari Rp 5.500 triliun yang disediakan, pemerintah hanya mampu 20 persen atau Rp 1.100 triliun sudah termasuk dana BUMN. Sisanya harus mencari pendanaan luar yang butuh persyaratan," ucap Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani di Grand Sahid Jakarta, Rabu (6/4).

Pihaknya mendorong pemerintah untuk mencari dana segar dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Namun, hal itu tentunya direncanakan dengan matang sebab bersifat jangka panjang buat pinjaman antar kedua negara atau bilateral.

"Jika melihat sifat kedua pinjaman tersebut, sebaiknya pemerintah mengutamakan dari pinjaman SBN. Dari Rp 5 .500 itu, 50 persen dari SBN," tuturnya.