Indar Atmanto dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta

    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 30 Mei 2013 13:36




    Indar Atmanto dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta
    Foto sidang Indosat IM2. ©2013 Merdeka.com

    Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum menuntut Indar Atmanto, tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi 3G oleh Indosat dan IM2 dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (30/5).

    Dalam keterangannya yang dibacakan bergantian oleh pihak jaksa penuntut umum, Indar dianggap sah dan meyakinkan merupakan penanggungjawab penyalahgunaan frekuensi yang berakibat memperkaya Indosat dan IM2 dari 2006.

    "Tersangka selaku Dirut IM2 saat itu, bersama Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam dan Wakil Dirut Kaizad B. Herjee dengan sadar membuat perjanjian pada 24 November 2006 yang seolah-olah merupakan perjanjian penggunaan jaringan bersama, tapi secara praktiknya merupakan pemberian akses bagi IM2 untuk menggunakan frekuensi 3G Indosat guna dimanfaatkan pelanggan IM2 mengirimkan data dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya," ujar tim jaksa penuntut umum.

    Sebagai akibat dari adanya perjanjian tersebut, maka Indar dianggap telah melanggar UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 khususnya pasal 34 ayat 1 tentang penggunaan spektrum dan orbit satelit yang harus disetujui Menkominfo.

    Jaksa dalam pembacaan tuntutannya juga menyebutkan tindakan memperkaya perusahaan sudah dilakukan Indar sejak perjanjian kerja sama tersebut ditandatanganinya.

    Adapun rincian tindakan memperkaya perusahaan yang dimaksud jaksa adalah Rp 45 miiar (2007), Rp 217 miliar (2008), Rp 397 miliar (2009), Rp 502 miliar (2010), dan Rp 312 miliar (2011).

    IM2 dalam menggunakan frekuensi Indosat tidak membayar up front fee dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi selama 10 tahun hingga merugikan negara sampai Rp 1,358 triliun.

    Adapun biaya up front fee yang seharusnya dibayarkan IM2 adalah Rp 320 miliar sekali bayar, sedangkan BHP frekuensi yang harus dibayarkan adalah Rp 32 miliar (2006), Rp 64 miliar (2007), Rp 116 miliar (2008), Rp 211 miliar (2009), Rp 294 miliar (2010), dan Rp 312 miliar (2011).

    Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Indar Atmanto, Luhut Pangaribuan menyatakan akan memberikan pembelaannya pekan depan.

    "Jaksa tidak melihat fakta-fakta di persidangan, dan ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pengadilan. Ini akan dicatat dalam sejarah," ujarnya.

    [dzm]

    KUMPULAN BERITA
    # Indosat

    JANGAN LEWATKAN BERITA
    Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

    Let's be smart, read the news in a new way.
    Tutup
    Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
    Kirim ke

    Free Content

    • URL Blog

    • Contoh : merdeka.wordpress.com

    • Email

    • Password


    saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya







    Komentar Anda


    Be Smart, Read More
    Back to the top

    Today #mTAG iREPORTER
    LATEST UPDATE
  • Mourinho akui tak layak menang Ballon d'Or
  • Dari Jokowi hingga ketua MK komentari DPR tandingan
  • Ancelotti tak kaget Madrid dominan di LFP Awards
  • Microsoft stop Windows 7 dan 8, PC bisa kena diskon gila-gilaan
  • Polemik logo Yogya jadi Togua
  • Menteri-menteri unik dari berbagai negara
  • Koalisi Prabowo hajar habis DPR tandingan
  • Kisah tragis 3 ABG yang dirampok, disetrum dan diperkosa
  • Cerita pasangan lesbian di Gowa bikin skenario nikah tapi gagal
  • Dikeroyok kawanan gajah, seorang kakek di Jambi tewas
  • SHOW MORE