Konflik pilkada dinilai karena ketidakdisiplinan petugas

Konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan barang baru di arena politik lokal. Ketua Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto menilai konflik selama proses pemilihan kepala daerah atau pilkada disebabkan oleh ketidakdisiplinan petugas pemungutan suara."Hampir semua konflik pilkada disebabkan karena ketidakdisiplinan petugas," ujar Didik dalam diskusi menyongsong pemilukada serentak 9 Desember 2015 di Hotel Atlet Century Park, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta, Kamis (26/3).Menurut Didik, konflik dalam pilkada tidak akan menjadi kericuhan jika petugas pemungut suara bekerja dengan benar. Konflik itu biasa, ujar dia, tapi jika tidak ditangani secara baik dan benar maka akan menimbulkan kemarahan yang memicu kerusuhan."Jika petugas benar maka kemarahan tidak akan terjadi. Sebab kerjanya terkontrol kalau petugas melakukannya dengan benar," urai Didik.Didik pun mengimbau KPU agar berkoordinasi dengan aparat TNI untuk mengantisipasi timbulnya konflik di daerah-daerah yang selama ini sering terjadi konflik dalam proses pilkada."Untuk itu KPU perlu koordinasi dengan TNI untuk menjaga proses pemilukada. Sekalipun bukan tugas TNI, tapi masyarakat akan tahu sendiri jika TNI hanya datang untuk mengamankan, bukan untuk mengintervensi," pungkas Didik.Sementara itu, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berjanji akan membenahi anggota-anggotanya di komisi pemilu untuk mengawal pemilukada ke depan. Menurutnya, yang perlu dibenahi dari panitia pemilu adalah integritas dan kapabilitasnya."Kami akan membenahi anggota-anggota kami. Yang perlu adalah integritas dan kapabilitas mereka sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu kami akan merekrut anggota bukan karena kecukupan umur mereka saja, tetapi integritas dan kapabilitas mereka," kata Ferry kepada awak media.