Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai tidak memiliki etika politik apabila maju sebagai capres. Jokowi berjanji untuk memimpin DKI Jakarta selama lima tahun.

"Menurut saya itu masalah etika politik saja. Kalau berpindah-pindah, komitmennya tidak dijalankan. Tolong dikembalikan, mana janji yang belum terpenuhi bagi warga, itu yang harus diselesaikan," ujar Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna yang dihubungi wartawan, Senin (03/03).

Yayat mempertanyakan komitmen Jokowi yang pernah berkomitmen untuk memimpin Jakarta selama lima tahun apabila terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun, setelah terpilih, Jokowi malah mau maju sebagai calon presiden.

"Dulu kan pas jadi Gubernur, dia enggak pernah janji untuk jadi Presiden kan? Masa dia mau langgar komitmennya sendiri," kata dia.

Seperti diketahui, Jokowi pernah berjanji dan berkomitmen untuk memimpin Jakarta hingga tuntas dalam waktu lima tahun. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers di rumah Ketua Umum PDI Pejuangan Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan pada 2012 lalu.

"Saya sudah jawab berkali-kali. Sampai sepuluh kali, mungkin yang sekarang ini sudah belasan kali bilang soal komitmen saya. Masa diomongkan lagi, wong sudah bolak balik bilang Jokowi itu komitmen," kata Jokowi.

Ini janji-janji Jokowi - Ahok apabila terpilih memimpin Jakarta:

1. Memimpin Jakarta selama lima tahun.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di kediaman Megawati Soekarnoputri 20 September 2012.

2. Ahok membuka komunikasi langsung dengan telepon, SMS dan e-mail;

Ini adalah janji pribadi calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setiap menemui masyarakat Jakarta, Ahok selalu membagi-bagi kartu nama. Nomor Ahok yang bisa di-SMS atau telepon adalah 0811 944 728. Sementara untuk e-mail: btp@ahok.org.

3. Kartu pintar

Kartu pintar ini termasuk program 100 hari Jokowi-Ahok. Tujuannya adalah memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta bisa melanjutkan sekolah.

4. Kartu sehat

Kartu sehat ini diklaim Jokowi-Ahok lebih maju daripada sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Pemegang kartu ini berhak untuk dirawat minimal di ruang rawat inap kelas tiga secara gratis tanpa memerlukan surat keterangan miskin (SKTM).

5. Reformasi pelayanan kelurahan, RT dan RW.

Menurut Jokowi-Ahok, tiga institusi ini ujung tombak pelayanan pada masyarakat. Mereka paling tahu dengan masyarakat, sehingga personelnya harus kuat, transparan dan melayani.

6. Honor Ketua RT/ RW Rp1 juta/ bulan dan asuransi kesehatan.

Program reformasi pelayanan RT dan RW ini berurutan dengan peningkatan honor untuk pengurus RT dan RW yang disertai pemberian asuransi kesehatan.

7. Transparansi rekrutmen calon pegawai negeri sipil.

8. Jokowi-Ahok tidak pakai voijrider atau pengawal bermotor di jalanan Ibukota.

9. Jokowi menyatakan, hanya satu jam di kantor, selebihnya di lapangan.

10. Mencabut pentungan dan alat kekerasan dari Polisi Pamong Praja.

11. Busway jadi 15 koridor dan penambahan 1.000 armada TransJakarta.

12. Manajemen dan sistem busway diperbaiki, belajar dari Bogota.

13. Railbus gantikan busway di jalur padat.

14. Angkutan kota yang kecil diganti yang besar dengan perbaikan sistem.

15. Perbanyak fly over dan terowongan menyeberang rel.

16. Melanjutkan proyek mass-rapid transit (MRT) dan monorel, menolak proyek tol dalam kota.

17. Iklan billboard di jalan protokol diganti light emitted display sehingga lebih mendatangkan penghasilan bagi pemerintah.

18. Rumah deret gantikan rumah kumuh di bantaran kali.

19. Rumah susun sewa lima lantai yang murah di pusat-pusat kota.

20. Pembangunan tanggul dan pompa air di Muara Baru dan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menghindari banjir dan rob.

21. Perbanyak situ/ embung di selatan Jakarta.

22. Konservasi hulu sungai di Bogor, kerjasama dengan pemerintah setempat.

23. Melanjutkan Kanal Banjir Timur.

24. Membenahi kampung-kampung dengan perbanyak ruang terbuka hijau, pengerukan kali kecil, perbaikan drainase, dan septic tank komunal.

25. Percobaan pawang geni, sistem pemadam kebakaran sederhana di perumahan padat.

26. Revitalisasi pasar tradisional, 15 persen APBD untuk pasar tradisional.

27. Melegalkan tanah-tanah yang dihuni penduduk di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

28. Sekolah unggulan diadakan di pinggiran ibukota.

29. Menjadikan kantor walikota sebagai pusat kebudayaan.

30. Tiap Kamis, PNS Pemerintah Provinsi Jakarta wajib berpakaian Betawi.

31. Membangun stadion untuk klub Persija.