Demo Kantor Gubernur Sumsel, Ratusan Buruh Tolak Omnibus Law

Ratusan massa dari Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (Nikeuba) menggelar unjuk rasa di kantor DPRD dan Gubernur Sumsel di Palembang, Rabu (19/8). Mereka menolak omnibus law karena merusak masa depan anak bangsa.

Aksi serupa sebelumnya juga pernah dilakukan sebanyak tiga kali di tahun ini. Massa mendesak DPR RI menghentikan Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut. Mereka meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari draf RUU karena akan memperburuk ekosistem kerja para buruh.

"Omnibus law membuat anak cucu kita tidak akan mendapatkan kepastian masa depan yang cerah, buruh selamanya menjadi pekerja kontrak yang sangat dirugikan," ungkap koordinator aksi Eric Davistian.

Menurut dia, omnibus law hanya menguntungkan investor dan pengusaha. Pekerja hanya dijadikan sapi perah untuk keuntungan perusahaan secara sepihak tanpa mendapatkan hak yang sama.

"Buruh juga punya martabat, punya dedikasi. Tetapi mengapa kita dianggap bukan apa-apa, ini tidak adil," kata dia.

Dikatakannya, sebelum RUU itu disahkan, para buruh saat ini sedang mengalami kesulitan akibat menjadi korban pemutusan hubungan kerja dampak Covid-19. Semestinya pemerintah dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka dengan pemberian subsidi tanpa syarat baik kepada pekerja sektor informal dan non informal.

"Kehidupan kami sudah sulit, jangan ditambah lagi kesulitan kami dengan omnibus law," kata dia.

Massa dibuat kecewa lantaran tak dapat menemui legislator karena para pimpinan sedang bertugas di luar daerah. Padahal mereka sangat berharap aspirasi ini disampaikan langsung kepada DPR RI melalui anggota dewan setempat.

Tuntutan hanya diterima Seketaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban. Dia berjanji akan menyampaikan semua tuntutan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. "Nanti akan saya sampaikan langsung, kebetulan sekarang pimpinan sedang tugas di luar," ujarnya.