Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta fraksi PKB di DPR terus memperjuangkan lahirnya Undang-undang (UU) Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren. Dia merasa pemerintah selama ratusan tahun tidak pernah memperhatikan masalah ini.

"PKB mendorong kehadiran negara dalam pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Sebab, 94 persen pendidikan madrasah dikelola oleh masyarakat. Itu artinya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara masih diambil-alih oleh masyarakat," kata pria disapa Cak Imin di Jakarta, Jumat (22/7).

Faktanya, kata Cak Imin, kondisi madrasah dan pondok pesantren di Indonesia sangat memprihatinkan. Kondisinya tidak hidup, tetapi tidak juga mati.

"Pokoknya memprihatinkan, wajib hukumnya negara hadir di sana. Negara tidak bisa lagi berharap banyak pada masyarakat untuk turut mencerdaskan masyarakat, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan begitu kaum nahdliyin bisa maju," ujarnya.

Menurut Cak Imin, dalam harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-18 tahun pada Sabtu (23/7) nanti, pihaknya harus membela kepentingan kaum nahdliyin dan kaum mustad'afin.

"Spirit kehadiran PKB dalam system politik Indonesia adalah membela rakyat. Tidak ada alasan bagi kader PKB yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk terus membela kepentingan rakyat," ungkapnya. Maka dari itu, dia berharap kader PKB tak boleh mundur dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selain itu, dia mengajak seluruh kader dan simpatisan PKB untuk kembali menyatukan tekad guna mengutamakan kepentingan rakyat.

"Tidak boleh ada ataupun terdengar kabar, kader PKB mundur saat membela kepentingan rakyat. Kader PKB harus selalu berada di depan, tidak boleh mundur selangkah pun untuk membela kepentingan rakyat," tandasnya.