Tunjuk menteri penghubung, Presiden tak sedang langkahi Kemenlu

Presiden Joko Widodo menunjuk 11 menteri dan kepala badan sebagai penghubung investasi dengan beberapa negara/kawasan mitra. Kebijakan ini menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tidak akan tumpang tindih dengan tugas Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri bertugas seperti biasa menjalankan tugas diplomatik. Sementara 11 pejabat tinggi yang ditunjuk, mendapat tanggung jawab tambahan agar negara tertentu mempercepat realisasi investasi langsung (FDI) ke Tanah Air.

"Menteri Luar Negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat," kata Pramono dalam keterangan di laman setkab.go.id, Selasa (24/11).

Selain itu, dalam proses negosiasi maupun penjajakan kerja sama, Kemenlu tetap berperan lebih besar. Sehingga, dalam bayangan Pramono 'menteri penghubung' hanya akan bekerja setelah komunikasi ataupun penjajakan awal dibuka oleh Kemenlu.

"Menteri-menteri tersebut tetap berada dibawah koordinasi Menteri Luar negeri," kata Seskab.

Kebijakan menunjuk menteri penghubung diputuskan dalam rapat kabinet di Istana Bogor kemarin. Presiden Jokowi mengatakan realisasi investasi dari negara mitra potensial sering mandeg tanpa kejelasan, akibat menteri setiap sektor saling menunggu.

"Intinya supaya ada penanggung jawab secara langsung karena memang aturan kita ini berhenti di salah satu menteri sektoral kemudian tidak selesai-selesai," kata Pramono.

Berikut pejabat yang diberi tanggung jawab sebagai menteri penghubung:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertanggungjawab untuk Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan

5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia

6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India

7. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura

8. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia

9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan

10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong

11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia