Merdeka.com - Myanmar meminta pemerintah Bangladesh untuk menghentikan bantuan bagi warga Muslim Rohingya yang tinggal di Zero Line. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara otoritas perbatasan kemarin.

Kedua pejabat negara bertemu untuk membahas proses pemulangan pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh selama beberapa bulan terakhir. Dalam diskusi itu, disebut juga mengenai 6.500 pengungsi yang terjebak di wilayah yang belum diklaim negara mana pun yang dikenal dengan Zero Line.

Wakil Komisaris Departemen Administrasi Umum di Negara Bagian Rakhine, U Ye Htut mengatakan, bahwa seharusnya tidak ada orang yang tinggal di daerah tersebut karena wilayah itu merupakan Tanah Tanpa Tuan. Dia meminta badan-badan bantuan internasional non-pemerintah harus berhenti memberi bantuan karena tidak sesuai dengan hukum.

"Banyak LSM yang memberikan bantuan dan memasuki wilayah terlarang Zero Line. Hal itu tidak sesuai dengan hukum dan karenanya kami menginformasikan mengenai hak tersebut," katanya seperti dikutip dari Asia Correspondent, Rabu (21/2).

U Ye Htut menambahkan bahwa apabila lembaga bantuan tidak menyeberangi sungai pemisah untuk memberi bantuan, maka mereka secara tidak langsung memberikan bantuan kepada orang-orang di zona penyangga. Dia juga meminta polisi penjaga perbatasan Bangladesh untuk mencegah hal ini terjadi.

Dalam pertemuan itu juga, delegasi dari masing-masing negara mengunjungi Zero Line untuk bertemu dengan warga Rohingya di daerah tersebut.

Sementara itu, media pemerintah melaporkan bahwa pejabat Myanmar telah bertemu dengan masyarakat setempat dan berulang kali mendiskusikan proses pengembalian mereka ke Myanmar namun mereka menolaknya.

U Ye Htut menuding tindakan mereka sarat muatan politik dan juga menuduh warga telah menyebarkan berita palsu untuk menciptakan tekanan internasional.