Buku-buku sekolah di Saudi masih mendukung kekerasan, intoleransi, ujaran kebencian

Lembaga pengawas kebebasan beragama di Amerika Serikat, Komisi Internasional kebebasan Beragama (USCIRF) mendesak pemerintah Arab Saudi menghapus konten kekerasan dan ujaran kebencian bermotif agama di buku-buku teks sekolah di negara kaya minyak itu.

Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman baru saja melawat ke AS untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara sekaligus mempromosikan paham Islam moderat dan memodernisasi tradisi konservatif di Saudi.

trump dan muhammad bin salman ©Getty

Menteri Pendidikan Arab Saudi Ahmad bin Muhammad al-Issa dalam pernyataannya dua hari lalu mengatakan pemerintah akan menghapus segala kurikulum sekolah dari pengaruh Ikhwanul Muslimin, organisasi dilarang karena dianggap berpaham ekstrem.

Issa menuturkan pihaknya akan memastikan kurikulum dan buku-buku sekolah terbebas dari agenda Ikhwanul Muslimin.

Selain itu semua buku yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin di sekolah dan universitas juga akan dilarang.

Laman Al Araby melaporkan, Kamis (22/3), kabar ini muncul setelah Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS mengatakan paham Ikhwanul Muslimin yang dianggap kelompok teror sudah merasuki sekolah-sekolah di Saudi.

Namun USCIRF dalam pernyataannya akhir pekan lalu menyatakan hasil studi teranyar membandingkan buku-buku agama di sekolah Saudi versi tahun 2017-2018 dengan versi 2012-2014 menemukan, buku-buku agama saat ini masih memuat sejumlah materi intoleransi dan kebencian. Dengan kata lain, dalam 15 tahun terakhir tidak banyak perubahan dalam buku-buku teks itu dalam konteks intoleransi dan ujaran kebencian.

Dalam buku-buku itu dikatakan masih ada kalimat-kalimat intoleran yang menyatakan, misalnya, jihad atau perang suci itu adalah dengan memerangi umat non-muslim.

USCIRF menyimpulkan Kementerian Pendidikan Saudi masih mempromosikan intoleransi lewat buku-buku sekolah.

Pemerintah Saudi belum memberikan tanggapan soal ini ketika dimintai komentar.

"USCIRF mendesak Kongres dan pemerintah untuk membuat perubahan buku teks sekolah sebagai prioritas dalam hubungannya dengan pemerintah Saudi," kata Ketua USCIRF Daniel Mark, seperti dikutip kantor berita Reuters dan dilansir laman Middle East Monitor, Ahad (25/3).

Penelitian USCIRF ini masih sejalan dengan laporan lembaga Human Rights Watch yang menyatakan buku-buku agama terbitan Kementerian Pendidikan Saudi pada 2016-2017 masih mempromosikan intoleransi.