Wapres JK Matangkan Aturan Devisa Ekspor SDA Kembali ke RI Mulai 1 Januari

Senin, 19 November 2018 13:22 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Wapres JK Matangkan Aturan Devisa Ekspor SDA Kembali ke RI Mulai 1 Januari Jusuf Kalla dan Menhan di Indo Defence 2018. ©2018 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas bersama Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat tersebut berjalan selama 2 jam di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara.

Dalam rapat tersebut, kata Menko Darmin, membahas urusan prosedur dan pengendalian terkait aturan devisa hasil ekspor (DHE) khusus Sumber Daya Alam (SDA) ke dalam negeri yang akan ditetapkan pada 1 Januari mendatang. Aturan tersebut salah satunya merupakan implementasi dari penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

"Ini tadi urusan prosedur dan pengendalian dari devisa hasil ekspor yang SDA itu bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya, persisnya, prosedurnya," kata Menko Darmin usai rapat di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Senin (19/11).

Kemudian, menurut Menteri Airlangga, Wapres JK memberikan arahan DHE khusus SDA harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari sistem hingga prosedur. "Arahannya sistemnya dipersiapkan secara baik," ungkap Menteri Airlangga.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK akan menerbitkan aturan baru wajib membawa devisa hasil ekspor (DHE) khusus Sumber Daya Alam (SDA) ke dalam negeri pada 1 Januari mendatang. Aturan tersebut salah satunya merupakan implementasi dari penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tiga sanksi atau enforcement bagi eksportir yang tidak menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) nya di dalam negeri. Implementasi penerapan sanksi ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

"Enforcement nya ada tiga. Pertama, penundaan ekspor atau tidak dapat melakukan ekspor, kedua sanksi administrasi atau denda, sama ketiga pencabutan izin usaha," ujar Susiwijono.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan membantu bank sentral menerapkan sanksi kepada eksportir ketika ditemukan tidak menyetorkan DHE ke SKI atau Sistem Keuangan Indonesia.

"Kami akan kerja sama dengan Bank Indonesia dan bea cukai dalam rangka untuk enforcement. Karena di dalam DHE ini akan ada sanksi administratif salah satu bentuknya adalah tidak dapat lakukan ekspor," jelasnya. [bim]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini