Trump Keluarkan Kebijakan Tarif Impor, Menkeu AS Saran ke Negara Lain: Jangan Membalas, Terima Saja

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent memberi saran kepada negara-negara yang terdampak tarif impor baru sebagaimana diumumkan Presiden Donald Trump.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan penerapan tarif impor baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang yang masuk ke AS. Kebijakan ini berlaku secara luas tanpa pengecualian, termasuk bagi negara-negara Asia. Indonesia bahkan terkena dampak lebih besar dengan tarif impor mencapai 32 persen.

Menkeu AS menyarankan negara lain agar "diam saja" dan tidak membalas guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

"Saran saya kepada setiap negara saat ini adalah: jangan membalas. Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya. Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi. Jika tidak membalas, ini adalah batas tertingginya," ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News. Dilansir Antara, Kamis (3/4).

Gedung Putih dalam pernyataannya pada Rabu (2/4) mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif 10 persen terhadap semua impor asing mulai 5 April 2025, sementara tarif yang lebih tinggi bagi negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS akan diberlakukan mulai 9 April 2025.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa AS tidak akan memberlakukan tarif pada barang-barang impor yang penting bagi sektor manufaktur dan keamanan nasional, seperti baja, aluminium, otomotif dan suku cadangnya, tembaga, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump memiliki kewenangan untuk menaikkan tarif timbal balik jika negara mitra dagang memutuskan untuk melakukan tindakan balasan.

Sumber: Sputnik-OANA

Lalu, bagaimana Indonesia bisa menghadapi dampak dari perang dagang ini? 

Menurut pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, ada beberapa langkah yang harus segera diambil pemerintah. Pertama, Indonesia harus memberikan respons tegas dengan menerapkan tarif balasan sebesar 32 persen terhadap produk impor dari AS. 

Kedua, pemerintah harus segera mencari pasar alternatif, mengingat Indonesia adalah bagian dari BRICS. Dengan memaksimalkan peran BRICS, ekspor Indonesia yang selama ini surplus ke AS bisa dialihkan ke negara lain. 

Ketiga, stimulus ekonomi harus segera digelontorkan untuk mengurangi dampak negatif perang dagang ini terhadap perekonomian domestik. Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah. 

“BI harus tetap di pasar melakukan intervensi ya di perdagangan DNDF terutama adalah penelitian asin dan obligasi tujuannya adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah,” tegas Ibrahim.

Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan cepat dan tepat, maka Indonesia bisa lebih siap menghadapi dampak dari kebijakan perang dagang AS. Dengan strategi yang matang, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memberikan respons yang setimpal terhadap kebijakan proteksionisme AS.

"Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga apa? Sehingga walaupun Amerika melakukan perang dagang terhadap Indonesia, Indonesia sudah siap untuk melakukan perlawanan balik," pungkas Ibrahim.