Jika Kemasan Rokok Polos Diterapkan, Negara Diperkiran Rugi Rp182 Triliun
Jika Kemasan Rokok Polos Diterapkan, Negara Diperkiran Rugi Rp182 Triliun

Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan industri rokok, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas tenaga kerja.

Kemenperin Sebut Rokok Ilegal Bisa Semakin Merajalela, Ini Penyebabnya
Kemenperin Sebut Rokok Ilegal Bisa Semakin Merajalela, Ini Penyebabnya

Hal ini bisa menimbulkan dampak domino terhadap kinerja industri hasil tembakau (IHT).

Potensi Kerugian Negara Karena Aturan Rokok Polos Tanpa Merek
Potensi Kerugian Negara Karena Aturan Rokok Polos Tanpa Merek

Andry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun.

Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek Berpotensi Hilangkan Rp 308 T
Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek Berpotensi Hilangkan Rp 308 T

Kedua produk regulasi ini berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun.

Pengusaha: Sulit Melakukan Pengawasan Jika Tak Ada Merek Pada Produk Dijual
Pengusaha: Sulit Melakukan Pengawasan Jika Tak Ada Merek Pada Produk Dijual

Aturan tersebut dinilai diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Curhat Petani yang Khawatir Harga Tembakau Turun Gara-Gara Aturan Ini
Curhat Petani yang Khawatir Harga Tembakau Turun Gara-Gara Aturan Ini

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.

Aturan Rokok Kemasan Polos Dinilai Bukan Solusi Tepat Tekan Prevalensi Perokok di Indonesia
Aturan Rokok Kemasan Polos Dinilai Bukan Solusi Tepat Tekan Prevalensi Perokok di Indonesia

Dia juga menilai bahwa dampak atau beban dari kebijakan aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini akan menjadi tugas berat bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hati-Hati, Rokok Kemasan Polos Mudah Ditiru Rokok Ilegal dan Penerimaan Negara Bisa Hilang
Hati-Hati, Rokok Kemasan Polos Mudah Ditiru Rokok Ilegal dan Penerimaan Negara Bisa Hilang

Andry juga menyoroti aturan zonasi larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan yang masih rancu karena tidak disebutkan dengan jelas.

Tak Hanya Rugikan Ekonomi Rp308 Triliun, Kebijakan Kemasan Rokok Polos Cs Pengaruhi 2,3 Juta Tenaga Kerja
Tak Hanya Rugikan Ekonomi Rp308 Triliun, Kebijakan Kemasan Rokok Polos Cs Pengaruhi 2,3 Juta Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh Indef dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok.

Waspada, Kebijakan Ini Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi di Era Prabowo-Gibran
Waspada, Kebijakan Ini Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi di Era Prabowo-Gibran

Dari empat pilar dalam penyusunan kebijakan produksi hasil tembakau, ekosistem pertembakauan di Indonesia harus diperhatikan secara keseluruhan.

Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini
Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal.

Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan yang bertujuan untuk mengatur industri tembakau ini dikritik karena dianggap akan berdampak luas dan menimbulkan efek domino

Dampak Buruk Wacana Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek
Dampak Buruk Wacana Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.

Alasan Serikat Pekerja Tembakau Ngotot Tolak Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Alasan Serikat Pekerja Tembakau Ngotot Tolak Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Aturan ini tengah digodok Kemenkes melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Nasib Kemasan Rokok Polos setelah Kemenkes Diskusi dengan Buruh
Nasib Kemasan Rokok Polos setelah Kemenkes Diskusi dengan Buruh

Kementerian Kesehatan membuka diskusi dengan serikat buruh terkait rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Ratusan Buruh Demo Geruduk Kemenkes, Ini Tuntutan Mereka
Ratusan Buruh Demo Geruduk Kemenkes, Ini Tuntutan Mereka

Berdasarkan pantauan lapangan, aksi massa tiba di Kantor Kemenkes pukul 11.00 WIB.

Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Beda BRICS dan OECD, Apa Untung dan Ruginya untuk Indonesia?
Beda BRICS dan OECD, Apa Untung dan Ruginya untuk Indonesia?

OECD merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk negara-negara barat. Sedangkan BRICS organisasi ekonomi yang dibentuk untuk melawan kekuatan negara barat.

Ngerinya Deflasi 2024 Kalahkan 1999 dan 2008: Jadi Sinyal Ekonomi Tak Baik-Baik Saja
Ngerinya Deflasi 2024 Kalahkan 1999 dan 2008: Jadi Sinyal Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

Kenaikan inflasi pada sektor transportasi turut memperburuk daya beli masyarakat.

Indef: Dualisme Kepemimpinan Kadin Harus Segera Diakhiri
Indef: Dualisme Kepemimpinan Kadin Harus Segera Diakhiri

Indef menilai seharusnya Kadin Indonesia satu suara karena kondisi perekonomian tengah menghadapi daya beli yang melemah.

Ini Sosok yang Cocok Jadi Menteri Khusus Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ini Sosok yang Cocok Jadi Menteri Khusus Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dari 44 kementerian/lembaga tersebut rencananya bakal ada 3 kementerian yang akan menangani langsung pangan di Tanah Air.

Wacana Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kemenetrian, Indef: Kabinet Terlalu Gemuk, Sangat Tidak Bijak!
Wacana Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kemenetrian, Indef: Kabinet Terlalu Gemuk, Sangat Tidak Bijak!

Menjelang pelantikan, muncul kabar kabinet baru mereka akan terdiri dari 44 kementerian.

Sudah Ada Tanda-Tanda Ini, Bank Indonesia Sudah Seharusnya Turunkan BI Rate
Sudah Ada Tanda-Tanda Ini, Bank Indonesia Sudah Seharusnya Turunkan BI Rate

Cadangan devisa tahun ini merupakan posisi tertinggi sepanjang sejarah.